LBJ - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini, Jumat (21/2) di Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan melemahkan demokrasi.

Koordinator BEM SI, Anas Rabbani, mengungkapkan bahwa demonstrasi dimulai pukul 13.00 WIB dengan titik awal di Taman Ismail Marzuki (TIM). Para peserta aksi akan melakukan longmarch menuju kawasan dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Aksi Indonesia Gelap dari TIM ke Istana, jam 1. Atas nama koalisi masyarakat sipil, ada 30 lebih organisasi yang tergabung, tuntutan sama," ujarnya kepada wartawan.

Baca juga : Aksi Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu: Bentuk Kekecewaan Rakyat terhadap Pemerintah

Tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil

Aksi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian unjuk rasa yang telah berlangsung sejak Senin (17/2) di berbagai daerah. Para demonstran membawa sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah, termasuk:

1.      Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

2.      Transparansi dalam pembangunan dan penggunaan pajak rakyat.

3.      Evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis.

4.      Penolakan revisi UU Minerba yang dinilai merugikan rakyat.

5.      Menolak dwifungsi TNI serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

6.      Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

Baca juga : BEM SI Gelar Aksi Demo Maraton Serentak di Seluruh Indonesia Tuntut Transparansi Program MBG dan Adili Jokowi

Bukan cuma di Jakarta, aksi Indonesia Gelap juga berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Massa yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat sipil berkumpul di depan Gedung DPRD Jatim untuk menyampaikan tuntutan yang serupa.

Koordinator lapangan aksi di Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kajian kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menguntungkan oligarki dan mengorbankan rakyat.

"Kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi, dilengkapi dengan data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan," kata Thanthowy, Kamis (20/2).

Selain tuntutan utama, massa di Surabaya juga mendesak pemerintah segera mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap pro-rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Baca juga :Digelandang ke Rutan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi

Mereka juga menolak revisi UU TNI dan Polri yang dinilai mengkhianati reformasi serta berpotensi memperluas peran aparat di ranah sipil.

"Adanya potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Hal itu berpotensi meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi," ujar Thanthowy.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aksi ini adalah revisi UU Minerba dan Kejaksaan.

Para demonstran menilai revisi tersebut menguntungkan kelompok oligarki tambang serta melemahkan independensi hukum.

Baca juga :Drama Politik PDIP: Hasto Ditahan, Retreat Dibatalkan, Megawati Ambil Alih

"Dampaknya eksploitasi sumber daya alam serta berkurangnya independensi kejaksaan," ungkapnya.

Mereka juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang justru dirasa kontradiktif dengan pembentukan kabinet yang gemuk.

Menurut mereka, pengelolaan anggaran negara harus lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan publik, bukan elite politik.

"Tuntutan aksi #IndonesiaGelap ini didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Gerakan ini mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar," tegasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini