LBJ – Para kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diinstruksikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi ini disampaikan menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).

Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” ujar instruksi tersebut.

Baca juga : Digelandang ke Rutan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi

Penahanan Hasto oleh KPK dilakukan dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saat ditampilkan dalam konferensi pers KPK, Hasto terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan dengan tangan diborgol.

Megawati juga menegaskan bahwa kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang harus segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tambahnya.

Baca juga : Hasto Pertimbangkan Praperadilan Baru, KPK Siap Menghadapi

Komando Partai Langsung di Bawah Megawati

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen setelah Hasto resmi ditahan. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa kendali partai saat ini sepenuhnya berada di bawah Megawati Soekarnoputri.

“Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam.

Ia juga menegaskan bahwa semua unsur partai harus mengikuti komando langsung dari Megawati, termasuk sikap fraksi partai di DPR.

Baca juga : Kisah Nasi Goreng Megawati dan Diplomasi Bersahabat dengan Prabowo

“Karena fraksi adalah kepanjangan partai,” lanjutnya.

PDIP Sebut Penahanan Hasto Bermuatan Politis

Sementara itu, tim hukum PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menilai penahanan Hasto memiliki muatan politik. Ia menuding langkah KPK ini sebagai bagian dari serangan terhadap partai.

“Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami,” kata Ronny.

Ia juga mengungkapkan bahwa isu tentang penahanan Hasto sebelum Kongres PDIP sudah santer terdengar. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari upaya untuk mengacaukan stabilitas internal partai.

Baca juga : Ini Kata KPK Jika Megawati Datangi KPK Bela Hasto Kristiyanto

“Peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik untuk mengawut-awut partai,” pungkasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini