LBJ - Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution memastikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan tidak jadi dikembalikan. Bantuan tersebut dipastikan tetap sampai ke masyarakat terdampak melalui mekanisme penyaluran organisasi kemanusiaan.

Bobby menegaskan, bantuan tersebut akan disalurkan oleh Muhammadiyah setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Medan, kata dia, hanya berperan menyerahkan bantuan kepada organisasi penyalur.

"Jadi Pemko Medan memberikan, menyerahkan ke Muhammadiyah. Jadi yang akan menyalurkan adalah Muhammadiyah," ujar Bobby Nasution di Lanud Soewondo Medan, Jumat (19/12).

Baca juga : Masyarakat Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mualem: Simbol Harapan dan Solidaritas

Ia menjelaskan, bantuan tersebut tidak masuk kategori bantuan antarnegara atau government to government (G to G). Bantuan itu berasal dari organisasi non-pemerintah atau NGO yang berbasis di UEA, sehingga mekanisme distribusinya berbeda.

"Bantuan dari UEA, kalau bantuan G to G tentu kita serahkan ke Pemerintah Pusat. Namun ternyata ini bukan G to G. Jadi bukan negara ke negara, tapi NGO nya," ujarnya.

Bobby mengibaratkan mekanisme bantuan tersebut serupa dengan sistem kerja Palang Merah di dalam negeri. Di UEA, bantuan disalurkan melalui organisasi Bulan Sabit Merah, lalu diteruskan kepada Pemerintah Kota Medan sebelum akhirnya diserahkan kepada Muhammadiyah.

Baca juga : Polri Tetapkan Satu Korporasi Tersangka Kasus Kayu Gelondongan Pemicu Banjir Sumatra

"Jadi sebenarnya bukan dipulangkan, tapi diserahkan. Karena ini bantuan NGO, maka penyalurannya dilakukan oleh NGO yang ada di sini juga, dalam hal ini Muhammadiyah," katanya.

Ia menambahkan, seluruh logistik bantuan saat ini telah berada di gudang milik Muhammadiyah dan siap didistribusikan kepada korban banjir sesuai prosedur yang berlaku.

"Karena sekarang barangnya juga ada di gudang Muhammadiyah. Jadi untuk teknisnya nanti ya," ucap Bobby.

Bobby juga menegaskan, pemerintah daerah tetap mematuhi aturan terkait bantuan internasional. Untuk bantuan yang bersifat G to G, seluruh kewenangan penerimaan dan penyaluran berada di tangan pemerintah pusat.

"Untuk bantuan internasional yang sifatnya G to G, itu memang mekanisme dari pusat. Kami di daerah hanya akan menerima. Dan disalurkan oleh pemerintah pusat. Karena bantuan itu (30 ton beras) dari NGO, kita diperbolehkan menerima. Namun akan disalurkan oleh NGO yang ada di sini juga," paparnya.

Baca juga : Istana Kembali Tegaskan Penanganan Banjir Sumatra Berskala Nasional, Meski Tanpa Status Darurat

Sebelumnya, rencana Pemerintah Kota Medan untuk mengembalikan bantuan logistik dari UEA sempat menuai polemik publik. Bantuan tersebut terdiri dari 30 ton beras, 300 paket sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat.

Wali Kota Medan Rico Waas menyebut rencana pemulangan bantuan dilakukan setelah koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lantaran pemerintah pusat dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan penanganan banjir di Kota Medan.

"Memang kita anggap pemerintah masih juga memberikan bantuan kepada kita juga pada Pemko Medan. Dan sudah berkoordinasi juga dengan BNPB ada baiknya untuk nanti diserahkan kembali kepada UEA," ujarnya, Kamis (18/12).

bantuan UEA Medan, Bobby Nasution UEA, beras bantuan banjir Medan, bantuan internasional NGO, banjir Medan Sumatra Utara, Muhammadiyah salurkan bantuan, polemik bantuan UEA

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini