LBJ – Istana Negara kembali menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai perdebatan soal status formal justru berpotensi mengalihkan fokus dari inti penanganan bencana itu sendiri.

Teddy menegaskan, pemerintah pusat sejak awal telah bergerak dengan pendekatan berskala nasional, baik dari sisi koordinasi maupun pendanaan. Ia menyebut penanganan tidak bergantung pada penetapan status darurat nasional semata.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh,” kata Teddy dalam konferensi pers penanganan bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12).

Menurut Teddy, sejak 26 November 2025 pemerintah pusat sudah mengerahkan sumber daya dengan skala nasional. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memastikan seluruh pembiayaan penanganan bencana ditanggung oleh anggaran pusat.

Baca juga : Ketika 42 Jurnalis Dilatih Bertahan Hidup di Simulasi Kontak Tembak Kostrad

“Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” ujarnya.

Istana juga membantah anggapan bahwa tanpa status darurat nasional, pemerintah pusat tidak bisa mengucurkan anggaran. Teddy menyebut Presiden telah menginstruksikan pencairan dana secara bertahap untuk pemulihan wilayah terdampak.

“Disampaikan 60 triliun akan sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah, kemudian tetap fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” ungkap Teddy.

Sebelumnya, desakan penetapan status darurat bencana nasional datang dari berbagai pihak, salah satunya Muzakarah Ulama Aceh 2025. Forum tersebut meminta Presiden menetapkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.

Baca juga : OTT KPK Seret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sosok “Si Raja Bongkar” Jadi Sorotan

“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional dan penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, dalam keterangan tertulis, Senin (15/12).

Menanggapi kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan situasi masih terkendali. Ia menilai fokus utama saat ini adalah percepatan pemulihan dan keselamatan warga, bukan sekadar label status.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional, kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Pemerintah menyatakan akan terus mengevaluasi perkembangan di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan sesuai kebutuhan daerah terdampak, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem yang masih berlanjut hingga akhir tahun.

banjir Sumatra, bencana nasional Sumatra, Istana respons banjir, Teddy Indra Wijaya, status darurat bencana, penanganan banjir nasional, longsor Sumatra, dana pusat bencana, Prabowo tanggapi banjir

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini