LBJ - Demonstrasi besar di depan Gedung DPR/MPR RI pada 25 Agustus 2025 menjadi bukti kekecewaan rakyat terhadap lembaga legislatif yang kian dianggap jauh dari nurani publik.

Ribuan massa, mulai dari mahasiswa, pelajar, hingga pengemudi ojek online, turun ke jalan menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang nilainya fantastis di tengah pengangguran dan inflasi yang meroket.

Awalnya damai, aksi berujung ricuh setelah polisi menyemprotkan water cannon dan gas air mata, serta memukul mundur massa yang membakar kardus dan melempar botol di depan gedung parlemen.

Alih-alih membuka pintu dialog, aparat bertindak represif, memperlihatkan wajah negara yang lebih sibuk mengamankan gedung parlemen ketimbang mendengar aspirasi rakyatnya.

Baca juga : Sahroni Akui Ngumpet Saat Demo Ricuh Tolak Tunjangan DPR Rp50 Juta

Salah satu tuntutan utama massa adalah menolak tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Namun, suara rakyat justru dijawab dengan cemooh.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut wacana pembubaran DPR yang diteriakkan demonstran sebagai “orang tolol”.

"Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini, belum tentu. Silakan kritik, tapi jangan mencaci maki berlebihan,” ujarnya.

Pernyataan Sahroni seakan mengabaikan inti kegelisahan publik: kinerja DPR yang minim, tapi tunjangannya terus melonjak.

Kritik itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan akumulasi dari frustrasi panjang terhadap parlemen yang lebih sibuk melindungi kepentingan sendiri ketimbang rakyat.

Baca juga : Eks Wakapolri Oegroseno Tersinggung Disebut Orang Tolol Sedunia oleh Sahroni

Legislator Pesta, Rakyat Luka

Kontras makin terasa ketika publik mengingat aksi sejumlah anggota DPR berjoget ria usai Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Video mereka yang bergoyang diiringi lagu daerah menjadi sorotan warganet, dikaitkan dengan isu tunjangan besar yang baru saja disahkan.

Eko Patrio, Wakil Ketua Komisi VI DPR, buru-buru meralat.

“Lagu-lagu itu dimainkan untuk menutup acara, dan kami spontan ikut bernyanyi dan bergoyang menikmati suasananya,” ujarnya. Menurutnya joget tersebut murni apresiasi terhadap penampilan mahasiswa Universitas Pertahanan, bukan selebrasi soal kenaikan gaji maupun tunjangan.

Namun di mata publik, tawa dan tarian anggota DPR terasa seperti tamparan. Di saat rakyat berdesakan dengan harga kebutuhan pokok, wakil mereka justru terlihat bergembira di gedung megah Senayan.

Antara Janji dan Nyinyir

Tak semua legislator memilih jalan membela diri dengan nada sinis. Aktris sekaligus anggota DPR dari NasDem, Nafa Urbach, mencoba meredam amarah publik dengan janji mengembalikan gaji dan tunjangan kepada masyarakat di daerah pemilihannya hingga 2029.

Baca juga : Kementerian PU Hentikan Pembangunan IKN, OIKN Ambil Alih Proyek

“Saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, khususnya para guru,” tulis Nafa di Instagramnya.

Langkah Nafa boleh jadi dianggap simbolis, tapi setidaknya ia menunjukkan upaya merespons keresahan publik. Berbeda dengan Sahroni yang menyebut pengkritik DPR “orang tolol”, atau Eko Patrio yang membela pesta dansa parlemen, Nafa justru menegaskan: “Saya percaya kepentingan rakyat harus di atas segalanya.”

Tetapi, satu janji personal tak cukup membungkam kenyataan pahit: DPR semakin jauh dari rakyat. Demonstrasi berdarah di Senayan, cibiran terhadap suara publik, serta pesta para legislator mempertegas jarak itu.

Pertanyaan yang menggantung kini sederhana: di tengah rakyat yang lapar dan marah, untuk siapa sesungguhnya DPR bekerja?***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini