LBJ — Partai Golkar menyatakan terbuka terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meski demikian, Golkar menegaskan bahwa suara rakyat tetap harus mendapat ruang dalam proses tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi usul yang belakangan mencuat di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan warga adalah elemen penting yang tidak bisa dihilangkan meskipun format pemilihan kepala daerah diubah.

“Masyarakat harus tetap dilibatkan. Minimal, calon kepala daerah bisa menyampaikan visi dan misinya dalam debat terbuka,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/7).

Baca juga : PDIP Sentil Nusron Wahid: Regulasi Harus Jelas Sebelum Tanah Nganggur Drampas Negara

Sarmuji mengakui bahwa pilkada langsung kerap memunculkan masalah seperti praktik politik uang hingga konflik horizontal. Namun, ia mengingatkan bahwa pemilihan lewat DPRD juga bukan solusi sempurna jika mengorbankan prinsip partisipasi rakyat.

“Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” tegasnya.

Karena itu, Golkar mendorong adanya “titik temu” antara efisiensi anggaran dan kualitas demokrasi.

Salah satu gagasan yang muncul adalah membuka ruang partisipasi rakyat dalam bentuk debat terbuka atau uji publik sebelum DPRD mengambil keputusan.

"Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas," tutur Sarmuji.

Baca juga : WNA Asal China Menyamar Jadi Polisi Wuhan Terbongkar Gegara Tak Bayar Iuran RT

Hingga kini, belum ada keputusan bulat dari fraksi-fraksi di DPR RI terkait usul pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Sebagian masih mengkaji, sementara lainnya memilih menahan sikap.

Wacana pemilihan tidak langsung kembali mengemuka setelah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyarankan agar pilkada dilakukan melalui DPRD dengan dalih efisiensi. Dalam harlah PKB ke-27 di hadapan Presiden Prabowo, Cak Imin menyatakan bahwa pilkada langsung tidak selalu menguntungkan secara biaya dan dampak sosial.

“Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air,” kata Cak Imin.

Wacana pilkada melalui DPRD sempat terjadi pada 2014 saat UU Pilkada diubah, tetapi akhirnya dibatalkan lewat Perppu oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sistem pilkada langsung kemudian kembali berlaku hingga saat ini.

Presiden terpilih Prabowo Subianto pun pernah menyatakan keinginan mengevaluasi mekanisme pilkada langsung. Ia menyebut beberapa negara seperti Malaysia dan India lebih efisien dengan sistem DPRD yang juga memilih kepala daerah.

Baca juga : DKI Jakarta Kembangkan 13 Kawasan Strategis, Ini Daftar Lengkapnya

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," ujar Prabowo dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, tahun lalu.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini