LBJ — Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, wafat di usia 90 tahun. Sosok ekonom senior ini dikenal publik sebagai penentang keras penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kabar duka itu pertama kali diungkapkan oleh eks Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno, melalui unggahan di media sosialnya.

"Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka," tulis Sandiaga melalui akun @sandiuno, Senin (29/7).

Baca juga : Rosan Roeslani Ungkap Investasi Rp942 T Masuk RI, Serap 1,2 Juta Pekerja

Siapa Kwik Kian Gie?

Kwik lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 1935. Ia menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia dan melanjutkan ke Nederlandsche Economische Hogeschool Rotterdam (kini Erasmus Universiteit Rotterdam ). Sekembalinya ke Indonesia, Kwik meniti karier sebagai pebisnis, akademisi, dan politisi.

Tahun 1987, Kwik resmi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang membawanya dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Ia sempat menjabat Wakil Ketua MPR, Kepala Bappenas, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi.

Pada awal 2000-an, ketika Indonesia masih dalam tahap pemulihan pasca-krisis moneter, pemerintah berencana menerbitkan SKL kepada para obligor BLBI yang dianggap kooperatif. Namun, Kwik tegas menolak.

"Tentang penerbitan SKL sendiri yang tidak khusus untuk perusahaan demi perusahaan prinsip bahwa pemerintah menerbitkan SKL, saya sangat menentang dan saya berhasil menggagalkan dua kali. Tetapi ketika ketiga kalinya, diadakan rapat sidang kabinet terbatas, maka saya kalah oleh karena saya langsung menghadapi apa yang saya sebut 'total football'," ucap Kwik dalam kesaksiannya di sidang Pengadilan Tipikor, 2018.

Baca juga : Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Wamendagri Bima Arya Soroti Biaya Politik Mahal

Menurut Kwik, penerbitan SKL bisa mengancam keuangan negara. Ia menegaskan, obligor baru layak menerima SKL jika dana yang mereka utangkan benar-benar telah masuk ke kas negara.

Ia bahkan menolak keputusan rapat kabinet yang digelar di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, karena menilai tidak sah.

"Jalan Teuku Umar nomor 27 Jakarta Pusat pada saat itu yang hadir adalah saudara Dorojatun selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN, MA Rahman selaku Jaksa Agung. Dalam rapat tersebut membahas tentang SKL untuk para obligor yang kooperatif hasil keputusan diberikan SKL pada obligor yang kooperatif, tapi saya menolak karena saya berpendirian bahwa obligor yang berhak mendapat SKL apabila jumlah uang terutang kepada negara benar masuk dalam kas negara. Dalam rapat tersebut saya beralasan bahwa rapat di Teuku Umar tidak sah karena tidak ada undangan tertulis, tidak dilaksanakan di Istana Negara sehingga bukan rapat kabinet yang sah. Saudara Megawati selaku Presiden RI membatalkan kesepakatan di Teuku Umar tersebut," kata jaksa membacakan BAP Kwik.

Setelah melalui tiga kali rapat, keputusan tetap diambil. Presiden Megawati memutuskan untuk menerbitkan SKL kepada obligor yang kooperatif dan memerintahkan Yusril Ihza Mahendra, saat itu Menteri Kehakiman, untuk menyusun draf SKL.

Baca juga : 160 Guru Sekolah Rakyat Mundur, Mensos Gus Ipul Siapkan Pengganti

Kwik mengaku tak berdaya di rapat terakhir.

"Akhirnya secara senda gurau saya katakan bahwa saya dihadapkan kepada 'total football' langsung dihantam semua menteri sehingga saya tidak berdaya untuk bicara apa saja dan akhirnya Presiden Megawati menutup rapat dengan mengatakan 'ya'. Lalu, seingat saya menugaskan Pak Yusril sebagai Menteri Kehakiman untuk menyusunnya," katanya.

Meski keputusannya tidak menang, sikap Kwik dalam menolak SKL BLBI dikenang sebagai contoh integritas dan keberanian. Ia menempatkan kepentingan negara di atas kompromi politik, bahkan di tengah tekanan dari rekan-rekan kabinetnya sendiri.

Kini, bangsa Indonesia kehilangan seorang negarawan yang tak hanya piawai dalam teori, namun juga teguh dalam prinsip. Sosok yang berdiri sendiri saat semua pihak memilih diam atau tunduk.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini