LBJ - Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025, dinamika internal partai kian memanas. Sejumlah nama mulai bermunculan sebagai kandidat kuat untuk menduduki kursi ketua umum, baik dari kalangan internal maupun eksternal partai. Namun, wacana munculnya calon dari luar partai justru menuai resistensi dari sejumlah kader senior.

Ketua DPW PPP Jakarta, Syaiful R. Dasuki, dengan tegas membantah kabar yang menyebutkan adanya dukungan dari 20 DPW untuk calon ketua umum dari luar partai. Ia menilai informasi tersebut sengaja disebarkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu dan justru menciptakan kegaduhan di kalangan pengurus PPP di berbagai daerah.

"Penyesatan informasi itu dilakukan oleh oknum PPP yang ingin membuat gaduh PPP mengatasnamakan pengurus PPP di daerah-daerah untuk kepentingan pribadinya," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/5).

Syaiful juga mengimbau agar oknum-oknum yang membuat gaduh tersebut segera menghentikan aksinya. Menurutnya, Muktamar PPP saat ini membutuhkan soliditas dan kerja keras dari seluruh elemen partai.

Baca juga : Polisi Tangkap Enam Pelaku Pungli di Pasar Induk Kramat Jati

Senada dengan Syaiful, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jakarta Pusat, Dadya Manggala, berharap agar Muktamar mendatang dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan perpecahan baru di tubuh partai.

"Sekarang saatnya kader, pengurus, dan seluruh elemen partai bersatu padu dan bersinergi membesarkan kembali PPP," tegasnya.

Dadya secara eksplisit menyatakan dukungannya agar sosok yang memimpin PPP ke depan berasal dari internal partai. Ia bahkan menyindir manuver sejumlah elite PPP yang terkesan aktif "menawarkan" PPP kepada tokoh-tokoh dari luar partai.

"Kenapa sih para elite ngasong PPP ke mana-mana? Siapa saja dirayu untuk ambil alih PPP. Ada nama Jenderal Dudung, Pak Amran dan beberapa nama lainnya. Seolah-olah PPP ini murah banget," kritik Dadya dengan nada kecewa.\

Baca juga :Operasi Senyap di Intan Jaya, Satgas Habema TNI Tumpas 18 Anggota OPM

Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, juga menyuarakan pandangan yang sama. Ia mendorong agar kader PPP murni yang menjadi calon ketua umum, bukan tokoh eksternal.

"Jadi kita ingin ya kader partai gitu aja. Jadi Marwah itu kan harus kita jaga juga. Masa partai kita ujug-ujug dikasih ke orang luar," kata Rusli saat dihubungi, Rabu (14/5/2025).

Rusli mencontohkan pengalaman masuknya Sandiaga Uno sebagai tokoh eksternal ke PPP yang dinilai tidak memberikan dampak elektoral signifikan bagi partai. Atas dasar itu, ia meyakini bahwa kursi Ketua Umum PPP lebih layak dipimpin oleh kader yang tumbuh dan besar di dalam partai.

Meskipun demikian, ia tidak menutup pintu bagi tokoh eksternal untuk bergabung, namun untuk posisi ketua umum, menurutnya, harus melalui persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Baca juga :Viral Sawer DJ, Anggota DPRD Lampung Utara Hatami Ternyata Eks Napi

"Nah ini kan sebuah tesis politik kan. Karena itu kalau saya meyakini masih tetap partai ini dipimpin oleh kader murni," ujarnya.

"Ya silahkan mungkin kalau mau bergabung tokoh-tokoh luar kita sambut dengan baik dengan tangan terbuka. Tapi kalau untuk Ketum ada persyaratan AD/RT harus dilalui," tambahnya.

Ketua DPW PPP Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, kembali menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar PPP memiliki aturan main yang telah disepakati bersama oleh seluruh elemen partai.

"Muktamar itu ada aturan main nya. Aturan main itu yang kita sepakati. Nah inilah yang jangan sampai aturan main ini tabrak-tabrak oleh libido-libido politik tertentu tadi," kata Saiful dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5).

Baca juga :Bea Cukai Arab Saudi Sita 100 Slof Rokok dari Koper Jemaah Indonesia di Madinah

Meskipun demikian, Saiful tidak menghalangi jika ada calon ketua umum dari tokoh eksternal. Namun, ia menekankan agar proses tersebut dilakukan dengan cara yang terhormat dan menghargai mekanisme internal partai.

"Menegaskan saja, artinya kami tidak ingin terjadi dikotomi internal-eksternal pertama. Yang kedua, kami sangat mendukung dan bahkan bangga ketika ada pihak-pihak yang ingin gabung dengan PPP dalam langkah untuk membesarkan PPP, menangkap PPP untuk lebih baik ke depannya lagi," ujar Saiful.

"Namun, harus dengan cara-cara yang bermartabat dan menghargai konstitusi yang ada di kami. Bayangkan di organisasi lain pasti ada aturannya. Nah itulah yang kita terpakai bersama-sama," imbuhnya.

Baca juga :Polres Jaktim Larang Ormas Jaga Lahan Sengketa Cegah Konflik

Gonjang-ganjing menjelang Muktamar ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup signifikan di internal PPP terkait sosok yang layak memimpin partai ke depan. Akankah suara penolakan terhadap calon dari eksternal mampu meredam manuver para elite partai? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini