LBJ - Baru-baru ini Investigasi Al Jazeera mengungkap bahwa Facebook telah menayangkan lebih dari 100 iklan berbayar yang mempromosikan pemukiman ilegal dan aktivitas pemukim sayap kanan di Tepi Barat yang diduduki. Iklan-iklan tersebut diduga melanggar hukum internasional dan memicu kekhawatiran tentang peran raksasa media sosial dalam konflik Israel-Palestina.

Iklan-iklan tersebut mempromosikan penjualan properti di pemukiman ilegal, menyerukan pembongkaran rumah-rumah warga Palestina, dan mengumpulkan dana untuk unit militer Israel yang beroperasi di Gaza.

Meta, perusahaan induk Facebook, mengklaim bahwa semua iklan telah ditinjau, tetapi tidak menjelaskan apakah promosi pemukiman ilegal melanggar standar mereka.

Para ahli hukum internasional menilai bahwa Meta dapat terlibat dalam pelanggaran hukum internasional dengan menyetujui dan menerbitkan iklan-iklan tersebut.

Baca juga: Israel Caplok 12,7 Km Persegi Tanah di Tepi Barat, Pemukiman Semakin Luas

Pemukiman ilegal di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan merupakan kejahatan perang.

Promosi Properti di Pemukiman Ilegal

Setidaknya 52 iklan berbayar dari perusahaan real estat Israel mempromosikan penjualan properti di pemukiman ilegal di Tepi Barat.

Iklan-iklan tersebut menargetkan pembeli di Israel, Amerika Serikat, dan Inggris. Salah satu proyek yang diiklankan adalah Ramat Aderet di Ariel, yang menawarkan apartemen mewah dengan harga tinggi.

Perusahaan real estat lain, Gabai Real Estate, mengiklankan rumah-rumah di pemukiman Ma'ale Adumim dan Efrat. Rumah-rumah tersebut merupakan bagian dari perluasan yang disetujui oleh "Komite Perencanaan Tinggi" Israel.

Iklan-iklan tersebut menggambarkan kehidupan di pemukiman sebagai sesuatu yang indah dan mewah.

Seruan Pembongkaran Rumah Warga Palestina

Selain promosi properti, Facebook juga menayangkan iklan yang menyerukan pembongkaran rumah-rumah warga Palestina. Iklan-iklan tersebut dipasang oleh Regavim, kelompok pemukim sayap kanan yang didirikan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Regavim mengklaim bahwa rumah-rumah warga Palestina dibangun secara ilegal.

Baca juga: Pemukim Ilegal Israel Bakar Properti Palestina di Desa Yatma

Regavim juga menyerukan pembongkaran sekolah-sekolah dan taman air untuk anak-anak Palestina.

Kelompok tersebut menerima dana dari pemerintah Israel dan organisasi pro-pemukiman lainnya. Uni Eropa dan Human Rights Watch telah mengutuk tindakan Regavim.

Penggalangan Dana untuk Militer Israel

Meta juga menayangkan iklan penggalangan dana untuk unit militer Israel yang beroperasi di Gaza. Iklan-iklan tersebut mencari sumbangan untuk tim penembak jitu, unit pesawat tak berawak, dan batalion pasukan khusus.

Para ahli hukum menilai bahwa iklan-iklan tersebut dapat melanggar hukum humaniter internasional.

Meta memiliki pedoman periklanan yang melarang promosi penjualan atau penggunaan senjata. Namun, iklan-iklan penggalangan dana untuk militer Israel tetap ditayangkan. Para kritikus menuduh Facebook mengambil keuntungan dari konflik Israel-Palestina.

Baca juga: Israel Keluarkan Tender Pembangunan 1.000 Rumah Pemukim di Tepi Barat

Reaksi dan Implikasi

Temuan Al Jazeera telah memicu reaksi keras dari para aktivis dan politisi. Anggota parlemen Inggris, Brian Leishman, menyebut temuan tersebut "sangat memprihatinkan".

Ia menyerukan agar raksasa media sosial bertanggung jawab atas konten yang mereka tayangkan.

Kasus ini menyoroti peran media sosial dalam konflik Israel-Palestina. Facebook, sebagai platform dengan miliaran pengguna, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang mereka tayangkan tidak melanggar hukum internasional atau memicu kekerasan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini