LBJ - Thailand kembali menuai kritik tajam setelah memutuskan untuk mendeportasi 40 warga Uighur ke China pekan lalu.

Keputusan ini memicu kecaman dari berbagai negara dan organisasi hak asasi manusia termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang khawatir akan nasib mereka setelah kembali ke tanah airnya.

Menurut kelompok aktivis, ke-40 warga Uighur tersebut telah melarikan diri dari China lebih dari satu dekade lalu untuk menghindari diskriminasi dan persekusi sistematis yang dialami oleh etnis minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.

Mereka ditahan di berbagai pusat imigrasi di Thailand sebelum akhirnya dideportasi ke China.

Kepala Kepolisian Nasional Thailand, Kitrat Phanphet, mengonfirmasi langkah tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah China telah mengajukan permohonan resmi agar warga Uighur tersebut dipulangkan.

Baca juga : Israel Hentikan Bantuan ke Gaza, Ancam Hamas Jika Gencatan Senjata Tak Diperpanjang

"Pemerintah China mengirim surat kepada pemerintah Thailand dengan menyatakan ketulusan mereka dan niat untuk merawat warga Uighur. Mereka berjanji dalam surat itu bahwa para Uighur akan dijaga dengan baik, termasuk akomodasi dan keselamatan mereka," ujar Kitrat.

Keputusan Thailand ini langsung menuai kecaman global. PBB dan organisasi hak asasi manusia menegaskan bahwa deportasi tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan para warga Uighur.

"Deportasi tidak boleh dilakukan jika ada risiko nyata penyiksaan, perlakuan buruk, atau bahaya lain yang tidak dapat diperbaiki," kata Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, seperti dikutip AFP.

Amerika Serikat juga menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Thailand. Senator AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa tindakan ini sangat disayangkan mengingat potensi ancaman yang akan dihadapi warga Uighur di China.

Baca juga : Mentan Amran Sidak Pasar Induk Cipinang, Temukan Beras Dijual di Atas HET

"Kami mengutuk sekeras mungkin pemulangan paksa setidaknya 40 warga Uighur ke China, di mana mereka tidak memiliki hak atas proses hukum dan berisiko menghadapi penganiayaan, kerja paksa, serta penyiksaan," ujar Rubio.

Pemerintah Jerman turut mengecam langkah Thailand dan memperingatkan bahwa para deportan kemungkinan besar akan menghadapi "pelanggaran hak asasi manusia yang serius." Mereka meminta pemerintah Thailand untuk tetap memantau kondisi para deportan di China.

Kementerian Keamanan Publik China mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima 40 warga negara yang dideportasi dari Thailand. Namun, mereka menghindari penyebutan identitas etnis Uighur dan hanya menyatakan bahwa kelompok tersebut adalah "warga negara China."

"Pemulangan ini adalah langkah konkret dalam kerja sama antara China dan Thailand dalam memerangi kejahatan lintas batas," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers.

Baca juga :Nikita Mirzani Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Siang Ini

Pejabat keamanan publik China juga mengklaim bahwa para deportan "ditipu oleh organisasi kriminal untuk meninggalkan negara secara ilegal dan tinggal di Thailand."

"Mereka dan keluarga mereka telah mengalami penderitaan besar, dan kerabat mereka berulang kali meminta pemerintah China untuk memberikan bantuan agar mereka dapat kembali ke tanah air," tambah seorang pejabat China.

Kasus ini kembali menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di China.

Laporan dari berbagai organisasi internasional menyebutkan bahwa banyak warga Uighur mengalami kerja paksa, pengawasan ketat, hingga penghilangan paksa setelah dideportasi ke China.

Baca juga :Perkara Anak Bos Toko Roti Aniaya Pegawai Segera Disidangkan, Berkas Akan Dilimpahkan ke Pengadilan

Keputusan Thailand untuk mengabaikan peringatan dari berbagai negara dan lembaga hak asasi manusia menimbulkan kekhawatiran lebih luas mengenai komitmen Bangkok terhadap perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia secara umum.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini