LBJ - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan keprihatinannya atas pemangkasan drastis anggaran penegakan HAM pada tahun 2025. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp11,7 miliar pada 2024 kini hanya tersisa Rp1,2 miliar akibat kebijakan efisiensi pemerintah.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa pemotongan lebih dari 90 persen ini berdampak serius pada tugas dan fungsi mereka. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi XIII DPR pada Kamis (13/2).

"Tapi pada 2025 ini setelah rekonstruksi, kami hanya ada alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Artinya lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan," ujar Atnike.

Pemotongan ini dianggap sebagai tantangan besar karena Komnas HAM tidak dapat menggunakan anggaran non-APBN dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga : Dampak Pemotongan Anggaran 41 Persen terhadap BPOM: Kinerja Tetap Optimal?

Atnike menjelaskan bahwa tugas utama Komnas HAM, seperti penanganan pengaduan, pemantauan, dan mediasi dugaan pelanggaran HAM, memerlukan dukungan anggaran yang memadai.

"Ini akan menjadi masalah karena pada penegakan HAM, kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN untuk menjamin independensi dari Komnas HAM dalam upaya-upaya penegakan HAM," lanjutnya.

Secara keseluruhan, anggaran Komnas HAM tahun 2025 dipangkas Rp41 miliar dari pagu awal Rp112,8 miliar.

Kini, anggaran tersisa sekitar Rp71,6 miliar, dengan pemangkasan terbesar terjadi pada sektor belanja modal.

Meski begitu, Atnike memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak mengalami pemotongan, sementara belanja modal dikurangi karena Komnas HAM tengah melakukan renovasi kantor.

Baca juga : Penyiar RRI Curhat ke Prabowo soal Efisiensi Anggaran, Videonya Viral

"Dan kalau enggak dilanjutkan, maka gedung itu akan mangkrak dan rusak. Jadi masih disisakan sedikit untuk menutup atap agar tidak rusak," jelasnya.

Pemangkasan Anggaran di Komnas Perempuan

Tak hanya Komnas HAM, pemangkasan anggaran juga dialami oleh Komnas Perempuan. Dari total Rp47 miliar pagu anggaran untuk tahun 2025, Komnas Perempuan harus menerima pemotongan sebesar Rp18,3 miliar.

Ketua Komnas Perempuan, Andry Yentriyani, menyebut bahwa pengurangan ini berdampak besar terhadap penanganan aduan yang diperkirakan berkurang hingga 75 persen.

Selain itu, efisiensi juga dilakukan dengan memangkas lebih dari 50 persen anggaran perjalanan dinas.

"Maka implikasinya cukup signifikan. Implikasi ini adalah daya penanganan kami akan berkurang sekitar 75 persen," kata Andry.

Baca juga : Efisiensi Anggaran, Gaji Pegawai MK Hanya Cukup hingga Mei 2025

Ia juga menambahkan bahwa pemangkasan anggaran ini membuat Komnas Perempuan kesulitan dalam menyediakan akomodasi layak untuk organisasi inklusi serta melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

"Komnas Perempuan tahun ini kembali tidak bisa menyelenggarakan akomodasi layak untuk organisasi inklusi maupun melaksanakan tugas dari Undang-Undang KIA," pungkasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini