LBJ - Sebuah video curahan hati (curhat) penyiar RRI Ternate kepada Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial, tepat di momen Hari Pers Nasional, Minggu (9/2/2025).

Dalam unggahan di akun Instagram @Aiinizzaa, penyiar yang telah 11 tahun mengudara itu menyampaikan keresahannya karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam video berdurasi tiga menit, ia menangis menceritakan kondisi dirinya dan pekerja lainnya yang harus dirumahkan akibat pemangkasan anggaran.

Curhat Penyiar RRI: Dilema Makan Gratis, Orang Tua Kehilangan Pekerjaan

Penyiar tersebut menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kehidupan masyarakat, terutama para orang tua yang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Gaji Pegawai MK Hanya Cukup hingga Mei 2025

"Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan untuk menunjang program makan gratis anak-anak. Tapi, sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika mereka pulang ke rumah, orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam karena di-PHK?" ungkapnya sambil menangis.

Video ini sempat menjadi perbincangan luas di media sosial. Namun, unggahan tersebut kemudian dihapus keesokan harinya dan diganti dengan versi suara dari curhatan yang sama.

RRI Akui Terimbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

Menanggapi hal ini, Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, membenarkan bahwa Radio Republik Indonesia (RRI) terdampak kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

Walaupun demikian, Yonas menegaskan bahwa RRI tetap tegak lurus dengan kebijakan pemerintah.

"Kami tetap harus memastikan bahwa layanan kepada publik tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi," ujarnya, Senin (10/2/2025).

Baca juga: Efisiensi Anggaran: Pemda Nunukan Khawatirkan Pengurangan Tenaga Kesehatan

Ia menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, RRI memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol sosial dan pelestarian budaya bangsa.

Tenaga PNS dan PPPK Aman, Tenaga Lepas Kena Efisiensi

RRI menegaskan bahwa pegawai berstatus PNS dan PPPK tidak terdampak pemutusan kerja.

Sebaliknya, karyawan tenaga lepas, termasuk penyiar, kontributor, dan pekerja proyek, menjadi sasaran utama efisiensi.

"Untuk pekerja PNS dan PPPK tidak ada masalah, tetap berjalan. Namun, tenaga lepas harus ditinjau kembali kontribusi dan kompetensinya," ujar Yonas.

RRI masih melakukan pemetaan tenaga lepas yang terdampak, dengan hasil akhir diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Kami harap dalam minggu ini bisa mendapat kepastian mana saja tenaga lepas yang bisa dipertahankan dan mana yang tidak," tambahnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini