LBJ - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengalami pemotongan anggaran drastis sebesar 41 persen, dari Rp 2,56 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Meski demikian, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengurangan ini tidak akan menghambat kinerja lembaga dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan.

"Dan dari efisiensi itu, kami sudah hitung, kami masih optimis bisa menjalankan program-program kami secara maksimal," ujar Taruna dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Namun, pemangkasan anggaran ini tetap membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek operasional BPOM, termasuk sumber daya manusia, pengawasan lapangan, dan kapasitas laboratorium.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Gaji Pegawai MK Hanya Cukup hingga Mei 2025

Anggaran Terbatas, Beban Operasional Tetap Besar

Dari total Rp 1,4 triliun anggaran yang tersedia, Rp 880 miliar dialokasikan untuk gaji pegawai dan pengeluaran sejenisnya.

Selain itu, biaya operasional rutin BPOM yang sudah berjalan membutuhkan Rp 200 miliar, sehingga tersisa Rp 300 miliar untuk seluruh program pengawasan di seluruh Indonesia.

Jumlah ini menuntut BPOM untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor tanpa mengorbankan efektivitas pengawasan.

Penyesuaian Program Kerja dengan DPR

Agar tetap dapat menjalankan fungsinya dengan anggaran yang lebih kecil, BPOM melakukan penyesuaian program kerja yang telah disepakati dengan Komisi IX DPR RI.

Penyesuaian ini bertujuan agar pengurangan anggaran tidak mengganggu pengawasan kritis terhadap obat dan makanan yang beredar di pasaran.

Baca juga: Efisiensi Anggaran: Pemda Nunukan Khawatirkan Pengurangan Tenaga Kesehatan

Potensi Dampak terhadap Pengawasan Obat dan Makanan

Dengan anggaran yang lebih kecil, BPOM mungkin menghadapi tantangan dalam:

• Inspeksi dan pengawasan lapangan yang bisa berkurang karena keterbatasan biaya perjalanan dan operasional.
• Pengujian laboratorium yang memerlukan peralatan mahal dan bahan kimia khusus.
• Kecepatan respons terhadap kasus darurat seperti temuan obat ilegal atau makanan berbahaya.

Meski BPOM menyatakan optimisme, tantangan ini perlu diantisipasi agar efisiensi tidak berdampak negatif terhadap perlindungan konsumen.

Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu alasan utama efisiensi anggaran BPOM adalah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Oleh karena itu, kami dari BPOM sangat mendukung, sangat mengerti hikmah terbesar dari efisiensi ini. Bahwa kita sedang berinvestasi lebih besar terhadap sumber daya manusia kita," tandas Taruna.

Dukungan ini menunjukkan bahwa BPOM harus mengalokasikan sebagian sumber daya untuk program lain yang dianggap lebih prioritas oleh pemerintah.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini