LBJ – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan dapat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan mental secara gratis. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Februari 2025 dan diharapkan menjangkau hingga 280 juta penduduk.

"Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari," kata Budi di Jakarta, Minggu (2/2), seperti dikutip dari Antara.

Untuk mendukung kelancaran program ini, pemerintah telah menyiapkan sekitar 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik di seluruh Indonesia. Fasilitas-fasilitas ini akan digunakan untuk melakukan skrining kesehatan mental awal secara gratis bagi masyarakat.

Baca juga : Speedboat Basarnas Meledak di Perairan Tidore, 3 Tewas, Tim SAR Cari 1 Jurnalis Hilang

Budi menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu inisiatif terbesar pemerintah di sektor kesehatan. Bahkan, cakupan program ini melebihi jumlah peserta vaksinasi Covid-19 yang mencapai sekitar 200 juta jiwa.

Lonjakan Kasus Kesehatan Mental di Indonesia

Menkes menyoroti peningkatan kasus kesehatan mental di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Berdasarkan data survei nasional yang dilakukan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022, sebanyak 1 dari 3 remaja atau sekitar 34,9 persen mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.

"Data tahun 2023, 1 dari 10 rakyat Indonesia itu punya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Dan isunya adalah, ini skriningnya tidak pernah dilakukan. Jadi mereka sendiri tidak tahu kalau dia punya masalah kesehatan mental. Itu sebabnya program cek kesehatan mental gratis akan kita lakukan bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak," ungkap Budi.

Baca juga :Cara Daftar Jadi Pangkalan Resmi Gas Elpiji 3 Kg, Ini Langkah dan Persyaratannya

Lebih lanjut, data I-NAMHS juga menunjukkan bahwa 1 dari 20 remaja atau sekitar 5,5 persen memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Namun, hanya 2,6 persen dari mereka yang pernah mengakses layanan dukungan atau konseling dalam setahun terakhir.

Menunggu Persetujuan Presiden

Menkes menyampaikan bahwa pihaknya masih harus berdiskusi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait tanggal resmi pelaksanaan program ini.

Selain itu, koordinasi dengan seluruh kepala daerah juga diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan merata di seluruh Indonesia.

"Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapet jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak harus koordinasi sama kepala daerah," jelasnya.

Baca juga :Netanyahu Bertemu Trump: Diskusikan Gencatan Senjata dan Isu Regional

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat menyadari pentingnya kesehatan mental dan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk pemeriksaan serta perawatan dini.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini