LBJ - Penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah masih mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Bencana ekologis tersebut berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Data sementara mencatat sebanyak 1.135 orang meninggal dunia, 173 orang masih dinyatakan hilang, serta 157.838 rumah terdampak. Meski begitu, proses pemulihan mulai berjalan seiring terbukanya kembali sejumlah akses vital.

Salah satu perkembangan signifikan terlihat dari sektor transportasi. Pemerintah melaporkan sebagian besar jalan nasional yang sebelumnya terputus kini kembali bisa dilalui.

Baca juga : Rhenald Kasali Kritik Kunjungan Pejabat ke Lokasi Bencana Sumatra: “Sudah, Jangan Banyak Omong”

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut dari total 81 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 72 ruas sudah berfungsi kembali. Sisanya masih dalam tahap percepatan perbaikan agar mobilitas logistik dan bantuan tidak terhambat.

Di sisi lain, status kebencanaan di tiap daerah menunjukkan dinamika berbeda. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 31 Desember 2025.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/906/KPTS/2025 yang diteken pada 24 Desember 2025. Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution juga menugaskan tim terkait untuk terus melanjutkan penanganan di lapangan.

Baca juga : Istana Kembali Tegaskan Penanganan Banjir Sumatra Berskala Nasional, Meski Tanpa Status Darurat

11 Kabupaten masih tanggap darurat di Aceh

Sementara itu, di Provinsi Aceh, sebagian wilayah masih membutuhkan perhatian ekstra. Pratikno mengungkapkan bahwa 11 kabupaten di Aceh tetap berstatus tanggap darurat.

“Mohon maaf ini, meskipun demikian di Provinsi Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat,” kata Pratikno dalam konferensi pers, Kamis (25/12). Menurutnya, perpanjangan tersebut dilakukan agar penanganan darurat berjalan maksimal sebelum memasuki fase pemulihan penuh.

Di tengah kondisi tersebut, kabar positif datang dari daerah lain. Sebanyak 12 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak kini mulai memasuki fase transisi menuju pemulihan.

“Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten/kota di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

Baca juga : Momen Natal 2025, 138 WBP Kristen Lapas Cipinang Terima Remisi

Perkembangan pemulihan juga terlihat pada sektor pendidikan. Pemerintah menyatakan kesiapan sekolah di wilayah terdampak terus meningkat dan ditargetkan kembali beroperasi pada awal Januari 2026. Pratikno menjelaskan bahwa di Aceh sekitar 65 persen sekolah sudah disiapkan melalui proses pembersihan dan perbaikan fasilitas.

“Di Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali. Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas dan seterusnya untuk menyongsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026,” ucapnya.

Untuk Sumatra Barat dan Sumatra Utara, tingkat kesiapan sekolah bahkan mendekati 90 persen.

Koordinasi lintas kementerian dan daerah terus diperkuat agar fase darurat segera beralih menjadi pemulihan yang berkelanjutan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini