LBJ — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11)).

Dalam prosesi tersebut, Titiek Soeharto hadir mewakili keluarga besar Cendana untuk menerima penghargaan.

Prabowo menyerahkan piagam gelar kehormatan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Soeharto.

Baca juga : Dari Anak Ceria Jadi Penyendiri, Ini Profil FN Pelaku Ledakan SMAN 72

Soeharto, 32 Tahun Memimpin Indonesia

Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, sejak Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga jatuhnya Orde Baru pada 1998.

Kepemimpinannya ditandai dengan pembangunan ekonomi besar-besaran, stabilitas politik, dan sentralisasi kekuasaan yang kuat. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai dengan dugaan pelanggaran HAM berat, korupsi, serta praktik otoritarianisme.

Selain Soeharto, pemerintah juga memberikan gelar serupa kepada sembilan tokoh nasional lain, di antaranya Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ulama Nahdlatul Ulama KH Muhammad Kholil, serta aktivis buruh Marsinah.

Baca juga : Kapolri Pastikan Pelaku Ledakan SMAN 72 Siswa 17 Tahun, Dugaan Paparan Ideologi Diselidiki

Pro dan Kontra Publik

Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Sebagian kalangan menilai penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan atas peran besar Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan kedaulatan nasional.

Namun, banyak pihak lain menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan sisi kelam sejarah masa Orde Baru.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), mengkritik langkah tersebut.

“Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” ujarnya, Selasa (21/10).

Nada keberatan juga datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar PBNU, yang menolak keras penetapan gelar tersebut.

Baca juga : OTT Bupati Ponorogo: KPK Amankan 13 Orang dan Sejumlah Uang Tunai

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, dikutip dari NU Online, Minggu (9/11).

Ia mengingatkan bahwa selama masa Orde Baru, banyak ulama dan pesantren mengalami ketidakadilan.

Alasan Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses penilaian panjang oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Penilaian dilakukan berdasarkan kontribusi tokoh terhadap bangsa, terutama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan stabilitas nasional.

Baca juga :Polisi Pastikan Dua Kerangka di Kwitang Adalah Reno dan Farhan, Korban Hilang Saat Demo Agustus

Langkah Prabowo dianggap sebagian pengamat sebagai upaya rekonsiliasi simbolik terhadap sejarah masa Orde Baru—sekaligus bentuk penghormatan pribadi, mengingat latar belakang hubungan militer dan politik antara Prabowo dan Soeharto.

Namun, bagi sebagian kalangan masyarakat sipil, keputusan ini berpotensi membuka kembali luka lama korban pelanggaran HAM masa lalu.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi peristiwa politik dan sejarah yang sarat makna. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam pembangunan Indonesia modern. Di sisi lain, keputusan tersebut kembali menghidupkan perdebatan lama tentang batas antara jasa dan dosa seorang pemimpin.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini