LBJ – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai, penggunaan dana negara untuk menutup utang proyek yang dikelola pihak lain bukan langkah yang adil bagi rakyat.

“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” ujar Purbaya usai sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Baca juga : Rezeki Nomplok Penjual Burger Stasiun Tebet Usai Dihujat Emak-emak, Dapat Duit Juataan

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menanggung beban yang bukan tanggung jawab langsung negara. Menurutnya, Danantara, selaku pengelola aset investasi, harus mampu mengatur pembiayaan proyek dari dividen yang sudah diambil.

“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN),” tegasnya.

Proyek Whoosh dibangun dengan nilai investasi US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai ini naik dari tawaran awal China pada tahun 2015 yang hanya US$5,13 miliar.

Baca juga : Viral Yusuf Mansur Tawarkan Doa Online Rp10 Juta, Ini Rekam Jejak Kontroversinya

Utang Bengkak, Kinerja KAI Tertekan

Dari total investasi, 75 persen dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB), sedangkan 25 persen berasal dari modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Utang besar itu kini membebani kinerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator utama proyek. Untuk mencari solusi, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi: menyuntik dana ke KAI atau mengambilalih langsung infrastruktur Kereta Cepat.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut kedua opsi tersebut masih dikaji demi menekan risiko keuangan tanpa menambah beban APBN.

Baca juga : Gubernur Aceh dan Maluku Utara Kompak Tolak Kebijakan Menkeu Purbaya, Pramono Justru Dukung

Proyek Whoosh Jakarta–Bandung semula diharapkan menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia.

Namun, pembengkakan biaya dan ketergantungan pada pinjaman luar negeri menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini