×
image

Gubernur Aceh dan Maluku Utara Kompak Tolak Kebijakan Menkeu Purbaya, Pramono Justru Dukung

  • image
  • By Shandi March

  • 08 Oct 2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Menkeu Purbaya. (IG@Pramono Anungw)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Menkeu Purbaya. (IG@Pramono Anungw)


LBJ – Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat menimbulkan gelombang protes dari para gubernur di seluruh Indonesia. Melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), mereka mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta peninjauan ulang kebijakan tersebut.

Namun, di antara suara protes itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru tampil berbeda. Ia memilih bersikap legawa dan mendukung langkah Menkeu Purbaya, meski daerahnya menjadi salah satu yang mengalami pemangkasan terbesar.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi perwakilan APPSI yang langsung menemui Menkeu Purbaya di Jakarta pada Selasa (7/10).

Baca juga : DBH Dipotong Rp15 Triliun, Ini Jurus Pramono Selamatkan Anggaran DKI

Mualem mengungkapkan bahwa pemotongan TKD di Aceh mencapai 25 persen.

"Ya semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," ujar mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka itu.

Sementara Sherly menyebut, Maluku Utara kehilangan dana sekitar Rp3,5 triliun akibat pemotongan sebesar 33 persen.

"Jadi kita kepotong Rp 3,5 triliun. Dari Rp 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH. Jadi potongan DBH kita itu 60 persen," jelasnya.

Keduanya berharap pemerintah pusat meninjau ulang keputusan itu, karena dapat menghambat proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pramono Pilih Nrimo dan Fokus Adaptasi

Berbeda dengan Mualem dan Sherly, Gubernur Pramono Anung justru menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menkeu Purbaya. Ia menilai pemerintah pusat sudah mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang.

Baca juga : Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta Hampir Rampung, Jadi Ikon Baru Lenteng Agung

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan akan menyesuaikan. Karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).

Jakarta sendiri kehilangan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun, yang membuat APBD DKI tahun 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

Sebagai langkah strategis, Pramono menggagas program Jakarta Collaboration Fund, skema pembiayaan kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada dana APBD.

"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund," ujarnya.

Program ini memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai proyek strategis di ibu kota. Selain itu, Pemprov DKI juga akan memanfaatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara untuk mendukung BUMD Jakarta.

Menkeu Purbaya pun menyambut baik inovasi tersebut. “Saya pikir kita akan mendukung strategi itu,” ucapnya.

Skema ini sejatinya bukan ide baru. Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno telah memperkenalkannya sejak masa kampanye Pilkada 2024.

Nantinya, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk lembaga pengelola investasi yang terbuka untuk partisipasi publik dan swasta.***


Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini

Popular Post