LBJ – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menghadapi ujian berat setelah dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun. Pemotongan ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI menyusut tajam dari Rp95,35 triliun menjadi Rp70,06 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku tak punya banyak pilihan selain menerima keputusan tersebut.

“Prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH ini,” ujarnya, Senin (6/10).

Baca juga : Akhir Kisah Foto Siomay Chef Devina Dicatuti Adik Syahrini untuk Jualan Online

Menanggapi pemangkasan itu, Pramono langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.

Menurutnya, setiap rupiah harus digunakan secara tepat sasaran dan berpihak langsung pada masyarakat.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami akan menyisir kembali belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ucapnya.

Ia menambahkan, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memantau langsung efektivitas penggunaan anggaran agar tetap terkendali dan transparan.

Baca juga : Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta Hampir Rampung, Jadi Ikon Baru Lenteng Agung

Subsidi Transportasi dan Program Sosial

Pemangkasan anggaran ini juga berdampak pada sejumlah program besar. Salah satunya, subsidi transportasi seperti TransJakarta kini tengah dikaji ulang.

“Subsidi transportasi kita besar sekali. Sekarang (naik Transjakarta) ke mana aja bayarnya Rp3.500, karena subsidi per orang bisa hampir Rp15.000,” jelas Pramono.

Meski begitu, ia memastikan program sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan terganggu.

“Hal yang berkaitan dengan KJP dan KJMU tidak boleh diotak-atik,” tegasnya.

Rekrutmen PJLP Bakal Dibatasi

Pramono menegaskan, pemangkasan ini tidak berdampak pada gaji atau tunjangan ASN. Namun, rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) seperti petugas PPSU dan damkar akan dikurangi.

Baca juga :Gerakan Sehari Seribu Dedi Mulyadi Dituding Bisa Langgar UU UB

“Jadi tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN. Tapi karena ada pengurangan (DBH), mungkin peluang (kerja sebagai PJLP) juga akan berkurang,” katanya.

Meski begitu, ia memastikan seluruh PJLP yang sudah direkrut tahun ini tetap aman.

“Untuk PJLP yang diterima tahun 2025, tidak mengalami perubahan,” jelasnya.

Solusi Alternatif: Jakarta Collaboration Fund

Sebagai langkah antisipatif, Gubernur Pramono tengah menyiapkan skema Jakarta Collaboration Fund untuk menutup kekurangan pendanaan.

Langkah ini juga sudah ia sampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca juga :FIFA Bongkar Pemalsuan Dokumen Naturalisasi 7 Pemain Malaysia, Data Kakek-Nenek Dipalsukan

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melalui Jakarta Collaboration Fund,” ujar Pramono.

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana memanfaatkan dana Rp200 triliun yang disimpan di Bank Himbara untuk mendukung program BUMD Jakarta.

Menteri Purbaya pun mengapresiasi langkah cepat tersebut. “Saya pikir kita akan mendukung strategi itu,” katanya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini