LBJ — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa tarif MRT Jakarta dan LRT Jakarta tidak akan mengalami kenaikan, meskipun pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam acara Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 pada Kamis (9/10).

“Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap willingness to pay (kesediaan membayar) dan ability to pay (kemampuan membayar) menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas wajar,” ujar Syafrin di Jakarta, Kamis (9/10).

Langkah Pemprov ini sekaligus menegaskan bahwa layanan transportasi massal modern di Jakarta tetap akan terjangkau bagi masyarakat.

Baca juga : Gubernur Aceh dan Maluku Utara Kompak Tolak Kebijakan Menkeu Purbaya, Pramono Justru Dukung

Syafrin menjelaskan, secara keekonomian tarif MRT seharusnya berada di kisaran Rp13.000 per perjalanan.

Namun tarif yang berlaku saat ini hanya Rp7.000, sehingga rata-rata subsidi per penumpang mencapai Rp6.000. Nilai tersebut masih sesuai dengan skema subsidi transportasi DKI Jakarta yang sudah dirancang sebelumnya.

Berbeda dengan MRT dan LRT, Syafrin menyoroti bahwa tarif Transjakarta terakhir kali ditetapkan pada 2005 sebesar Rp3.500.

Dalam dua dekade terakhir, Upah Minimum Provinsi (UMP) naik enam kali lipat dan inflasi kumulatif mencapai 186,7 persen. Artinya, beban biaya operasional terus meningkat sementara pendapatan dari tarif tidak berubah.

Dari hasil kajian Dishub DKI, cost recovery Transjakarta—yakni kemampuan pendapatan menutup biaya operasional—turun signifikan dari 34 persen pada 2015 menjadi hanya 14 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap tarif agar layanan tetap berkelanjutan.

Baca juga :DBH Dipotong Rp15 Triliun, Ini Jurus Pramono Selamatkan Anggaran DKI

"Cost recovery Transjakarta turun dari 34 persen pada 2015 menjadi 14 persen saat ini. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk menutup itu semakin tinggi. Tapi belum ada angka (penyesuaiannya), masih terus didetailkan," ujar Syafrin.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa semua keputusan akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya beli warga Jakarta.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiya, menambahkan bahwa selisih antara tarif keekonomian dan tarif aktual ditutup melalui skema Public Service Obligation (PSO). Untuk rute Bundaran HI–Lebak Bulus misalnya, tarif keekonomian mencapai Rp32.000, sedangkan penumpang hanya membayar Rp14.000.

“Agar perusahaan tetap berkelanjutan, kami mengembangkan pendapatan dari non-farebox,” ungkap Tuhiya.

Pendapatan non-tarif itu berasal dari penyewaan ruang komersial, penamaan stasiun (naming rights), dan aktivitas digital serta media, yang kini menjadi strategi baru MRT Jakarta menghadapi efisiensi subsidi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang skema subsidi transportasi umum. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca juga :Kasus Hak Cipta Yoni Dores: Lesti Kejora Jalani 4 Jam Interogasi di Polda

“Subsidi transportasi kita besar sekali, tapi bukan berarti tarif akan langsung dinaikkan. Ini hanya contoh,” ujar Pramono, Senin (6/10).

Pramono menambahkan, besaran subsidi transportasi di Jakarta saat ini hampir mencapai Rp15.000 per penumpang. Kajian dilakukan agar tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan aksesibilitas layanan publik bagi warga Jakarta.

Akibat pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH), proyeksi APBD DKI Jakarta 2025 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,03 triliun.

Penurunan ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan subsidi transportasi publik.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini