LBJ – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Pigai menyampaikan, pelanggaran HAM hanya bisa ditetapkan jika ada unsur kesengajaan atau pembiaran dari pihak penyelenggara.

“Misalnya satu tempat, satu sekolah, yang masaknya mungkin salah karena kurang terampil, mungkin basi makanannya, kan itu tidak bisa dijadikan sebagai pelanggar HAM lah,” kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (1/9).

Baca juga : AJI-PFI Surabaya Desak Ormas Hentikan Aksi Intimidasi Wartawan di Ponpes Al Khoziny

Pigai mengklaim secara keseluruhan program MBG berjalan sukses. Ia menyebut tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen, meski terdapat deviasi atau penyimpangan sekitar 0,0017 persen.

Menurutnya, insiden keracunan yang menimpa para siswa lebih disebabkan kesalahan teknis dalam pengelolaan makanan.

“Bisa saja karena human error, kan, kesalahan masak,” jelas Pigai.

Ia menambahkan, permasalahan administrasi dan manajemen juga turut berkontribusi pada munculnya kasus tersebut.

Ribuan Siswa Jadi Korban

Data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat lebih dari 6.000 kasus keracunan terjadi sepanjang Januari hingga September 2025. Kasus paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan 2.945 siswa terdampak.

Baca juga : Mata Anies Baswedan Kedutan Mendadak Trending Usai Disinggung Prabowo di Pidato Munas PKS

Salah satu kejadian terbesar terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana 1.333 siswa mengalami keracunan hingga pemerintah daerah setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Meski korban tersebar di sejumlah provinsi, pemerintah tetap memastikan program MBG akan terus berjalan dengan pengawasan lebih ketat, khususnya dalam standar penyimpanan dan pengolahan makanan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini