LBJ – Polisi mengklaim berhasil menggagalkan upaya ratusan pelajar masuk ke Jakarta untuk ikut bergabung dalam aksi demo buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8). Penyisiran dilakukan sejak pagi di sejumlah titik perbatasan ibu kota.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa hingga pukul 08.30 WIB, ada sekitar 120 pelajar yang dicegah aparat.

“Setidaknya di jam 8.30 tadi ada 120 pelajar yang disekat, dicegah, dijaga, dilindungi, ya jadi niatnya itu untuk melindungi,” ujarnya di depan Gedung DPR.

Baca juga : Buruh Batal Demo di Istana, Serukan Kenaikan Upah Minimum 2026 di DPR

Ade menambahkan, langkah itu ditempuh karena para pelajar diketahui hendak bergabung dalam aksi penyampaian pendapat di kawasan Senayan.

“Kenapa 120 pelajar ini dicegah, karena mereka mau bergerak ke sini ke Gedung DPR/MPR RI untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa, dalam bentuk demonstrasi,” sambungnya.

Polisi merinci, pelajar yang disekat berasal dari berbagai daerah penyangga ibu kota. Polres Metro Bekasi menggagalkan 48 pelajar asal Kabupaten Bekasi, Indramayu, hingga Cirebon.

Polres Metro Tangerang Kota menghentikan 11 pelajar asal Serang, sementara Polres Metro Bekasi Kota menyekat 29 pelajar dari Cirebon dan Purwakarta.

Baca juga : DPR Nyinyir, Rakyat Dihajar: Publik Protes Tunjangan, Legislator Balas dengan Ejekan

Selain itu, Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar dari Depok, dan Polres Metro Jakarta Pusat menghentikan 25 pelajar asal Indramayu serta Cianjur. “Mereka sebagian berseragam, tidak izin orang tuanya, bolos dan ini jam pelajaran. Ini menjadi keprihatinan dan perhatian kita bersama,” kata Ade Ary.

Berdasarkan pendalaman sementara, polisi menduga ajakan mengikuti demo diperoleh para pelajar melalui media sosial. Untuk mengantisipasi potensi kericuhan, sebanyak 4.531 personel gabungan dikerahkan menjaga kawasan DPR.

Sementara itu, ribuan buruh dari Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) tetap melanjutkan aksinya. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, reformasi pajak perburuhan, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pencabutan UU ketenagakerjaan dari omnibus law.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini