LBJ – Rencana aksi ribuan buruh yang semula akan digelar di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung DPR RI, akhirnya berubah. Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) memutuskan hanya fokus di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (28/8).

Presiden Partai Buruh, Sa’id Iqbal, menjelaskan keputusan itu diambil lantaran keterbatasan waktu para buruh. Menurutnya, setelah aksi, banyak buruh yang tetap harus masuk kerja pada shift berikutnya.

“Dari awal kita hanya aksi di DPR, dan Istana kalau ada waktu. DPR saja karena keterbatasan waktu buruh harus masuk shift dua,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (28/8).

Baca juga : Dokter Tifa Ancam Tuntut Rektor UGM, Gegara Pernyataan soal Sarjana Muda Jokowi

Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, menegaskan aksi dipusatkan di DPR agar pesan lebih efektif tersampaikan.

“Maka kemarin kita lebih efektif kalau disuarakan di satu titik,” ungkap Kahar.

Aksi dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR. Ribuan buruh dari Jabodetabek diperkirakan hadir membawa enam tuntutan utama, yaitu:

1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), dengan permintaan kenaikan UMT 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
2. Setop PHK dan bentuk Satgas PHK.
3. Reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu guna merancang ulang sistem Pemilu 2029.

Baca juga : Sahroni Akui Ngumpet Saat Demo Ricuh Tolak Tunjangan DPR Rp50 Juta

Dengan konsentrasi massa hanya di satu titik, buruh berharap pesan mereka lebih jelas dan langsung menyasar para wakil rakyat.

Iqbal menilai DPR adalah tempat paling tepat menyampaikan aspirasi, mengingat banyak tuntutan berkaitan dengan kebijakan legislasi dan regulasi yang dibahas di Senayan.

Keputusan untuk batal beraksi di Istana juga dipengaruhi keterbatasan waktu dan padatnya agenda kerja buruh.

Aksi hari ini menjadi salah satu gelombang protes besar kalangan buruh, yang menyoroti isu outsourcing, PHK, dan kebijakan pajak. Massa berharap suara mereka tidak hanya didengar, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPR.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini