LBJ – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, secara terbuka mengakui bahwa mencari uang halal sebagai anggota parlemen bukan perkara mudah. Dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Arse mengungkapkan bahwa ia kerap tidak menjelaskan secara rinci kepada keluarganya soal sumber penghasilan.

"Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban," ujarnya, Senin (11/8).

Arse menambahkan bahwa menjaga integritas di tengah godaan dunia politik adalah tantangan besar.

"Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab," katanya menegaskan.

Baca juga : CSR Bank Indonesia dan OJK: Ketika Politik Masuk Terang-Terangan ke Program Sosial

Menurut Arse, perilaku koruptif tidak hanya terjadi di lingkup politik, tetapi juga di berbagai sektor kehidupan. Ia mengaku sudah memahami hal itu sejak menjadi aktivis mahasiswa, di mana transparansi keuangan kerap menjadi masalah.

"Bahkan sejak mahasiswa itu, saya yang berasal dari aktivis selalu bilang, sejak kita menjadi mahasiswa yang aktif di intra-kampus maupun ekstra kampus, pertanggungjawaban keuangan itu enggak pernah beres itu," ungkapnya.

Sebagai anggota DPR dua periode, Arse menjelaskan bahwa sebagian besar modal kampanye yang digunakannya berasal dari bantuan pihak lain, bahkan pinjaman yang masih harus ia lunasi.

Ia menegaskan tidak pernah menggunakan modal pribadi secara penuh, dan setelah terpilih fokus mengembalikan pinjaman tersebut.

Baca juga :12 Agustus: Hari Wara TNI AU dan Kisah Dua Perintis Langit

"Ya selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan," katanya.

Arse juga mendukung wacana penambahan sumber pendanaan partai politik yang berasal dari publik, selain negara dan korporasi.

Menurutnya, sistem ini sudah diterapkan di sejumlah negara Eropa seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, hingga Australia, dengan kontribusi publik mencapai 30–60 persen.

Namun, ia menekankan perlunya regulasi ketat dan sanksi tegas, misalnya larangan seumur hidup mengikuti pemilu bagi partai atau politisi yang melanggar.

"Maka saya sejak awal dengan isu pendanaan partai politik dari publik itu sangat mendukung ya. Dengan syarat kita pun, politisi itu mengubah pikiran dan tindakannya," tutur Arse.

Ia yakin, jika sistem tersebut berjalan, politisi bisa lebih fokus mewujudkan tujuan negara dan aspirasi rakyat tanpa terbebani urusan mencari modal politik.

"Kalau ini bisa kita lakukan ya maka, saya lebih senang. Kita akan lebih berpikir bagaimana kita mewujudkan tujuan negara, bagaimana kita mewujudkan aspirasi masyarakat soal duit sudah ada yang mikir," pungkasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini