LBJ - Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan niat negaranya untuk mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan di Jalur Gaza.

Deklarasi dari Macron tersebut dinilai sebagai upaya membangun momentum diplomatik global menjelang forum PBB, dan memicu kemungkinan pengakuan kolektif dari negara-negara Barat lainnya.

Kebijakan baru ini menjadi titik balik dari pendekatan hati-hati Prancis selama bertahun-tahun. Menurut Gerard Araud, mantan duta besar Prancis untuk Israel, kondisi genting di Gaza kemungkinan besar yang mendorong perubahan sikap ini.

Baca juga : AS dan Israel Mundur dari Negosiasi Gencatan Senjata Gaza

"Mungkin rasa urgensi yang mendorong Presiden untuk bertindak sendiri," ucapnya, seperti dikutip dari CNA.

Sejak Israel memulai agresinya ke Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 60 ribu warga Palestina dilaporkan tewas. Krisis ini tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga memicu keresahan sosial di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Prancis.

Motif Politik Domestik dan Internasional

Analis menyebut tekanan politik dalam negeri juga mempengaruhi keputusan Macron. David Khalfa dari Jean Jaures Foundation menyoroti adanya ketegangan sosial di Prancis yang disulut pernyataan kontroversial dari sejumlah pejabat Israel. Dengan komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa, stabilitas sosial menjadi kepentingan strategis bagi pemerintah Macron.

Sementara itu, Macron sebenarnya telah lama mendukung solusi dua negara. Namun, rencana pengakuan Palestina secara terkoordinasi dengan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel tak kunjung tercapai. Maka, langkah unilateral ini dipilih sebagai pemicu dukungan global.

Baca juga :Israel Tembaki Warga Palestina di Gaza Saat Ambil Bantuan, 73 Orang Tewas

“Ide dasarnya adalah menggunakan waktu sebulan lebih ini untuk menggalang dukungan negara lain demi pengakuan bersama di PBB,” ujar Amelie Ferey dari Institut Hubungan Internasional Prancis. Ferey menyebut Inggris dan Kanada sebagai negara yang kemungkinan mengikuti langkah Paris.

Namun, jalan menuju pengakuan kolektif tidak mudah. Inggris misalnya, masih berhati-hati menjaga relasi dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Keir Starmer sendiri berada dalam tekanan internal untuk menyatakan sikap lebih jelas soal konflik Israel-Palestina.

Prancis dan Arab Saudi Bersatu

Camille Lons dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengungkapkan bahwa Paris bersama Riyadh sedang menyiapkan peta jalan diplomatik pasca-konflik. Peta jalan itu mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, pemilu pada 2026, dan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Namun realisasi inisiatif tersebut tidak mudah.

Baca juga : 41 Warga Palestina Tewas Diserang Israel Sejak Dini Hari, 29 di Antaranya Saat Antre Makanan

"Semuanya masih jauh dari kenyataan," ujar Lons. Israel, terutama di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu, tetap keras menolak konsep negara Palestina.

Hingga kini, lebih dari 500 ribu pemukim Yahudi tinggal di wilayah Tepi Barat dan 200 ribu lainnya di Yerusalem Timur, mempersempit peluang kesepakatan damai yang adil.

Langkah Prancis memang membuka harapan baru bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina. Tapi selama kekerasan masih berlangsung dan pihak-pihak utama belum menunjukkan kemauan politik yang sama, pengakuan sepihak sekalipun tak akan cukup mengubah realitas di lapangan.

Namun setidaknya, langkah ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebungkaman dan ketidakpedulian global terhadap tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini