LBJ — Sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini menuai gelombang perlawanan dari berbagai kalangan. Dari aturan larangan study tour, jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB, hingga jam malam pelajar—semuanya dinilai terburu-buru, tidak partisipatif, dan berisiko memperparah beban masyarakat.

Di tengah semangat perubahan yang dijanjikan saat kampanye, Dedi justru dinilai membuat kebijakan tanpa mendengar suara rakyat. Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat misalnya, turun langsung ke Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7) dengan puluhan bus pariwisata. Mereka menolak larangan study tour yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 64 Tahun 2024.

"Dari Rp80 juta per bulan (turun) menjadi sekitar Rp30 juta atau sekitar 60 persen. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan," ujar Koordinator Aksi, Herdi Sudardja.

Baca juga : Tiga Orang Tewas dalam Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Ini Kronologinya

Tak hanya pelaku wisata yang merugi, para sopir, pelaku UMKM, hingga pemandu lokal juga ikut terdampak. Herdi menyebut kondisi ini lebih buruk dari masa pandemi karena pemerintah tak memberikan solusi pengganti.

Jam Masuk Sekolah Pagi

Kebijakan lain yang menuai protes adalah aturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru Juli 2025. Aturan itu tertuang dalam SE Nomor 58/PK.03/DISDIK.

Namun Pemerintah Kota Bekasi memilih sikap berbeda. Wali Kota Tri Adhianto secara terbuka menyatakan keberatan.

"Masuk jam 06.30 menimbulkan lonjakan kepadatan lalu lintas, karena bentrok dengan jam berangkat kerja. Anak-anak juga jadi terburu-buru dan belum siap belajar. Kita tidak ingin anak datang ke sekolah dalam keadaan lelah atau belum sarapan," ujar Tri, Senin (21/7).

Baca juga : Dedi Mulyadi Umumkan Rencana Hapus PR untuk Siswa Sekolah di Jabar

Ia menekankan kemacetan pagi hari justru meningkat sejak aturan ini diterapkan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di jalur utama seperti SMPN 1, 2, dan 3 Bekasi.

Jam Malam Pelajar Dianggap Tak Masuk Akal

Selain itu, kebijakan jam malam pelajar yang melarang anak beraktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB juga tak luput dari kritik. Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jabar, Dwi Subianto, menyebut aturan itu tak mendidik dan mengabaikan peran keluarga.

"Jadi nilai edukasinya di mana? Itu kan anak sudah sekolah dari pagi sampai sore, terus malam nggak boleh main, keliru dong," ujarnya.

Dwi juga menilai tidak semua pelajar yang keluar malam berbuat negatif. Banyak justru berdiskusi, belajar kelompok, atau menggali inspirasi.

"Tidak semua pelajar keluar malam itu berbuat hal yang negatif. Ada anak yang di malam hari justru mendapat inspirasi. Misalnya bawa laptop, ngobrol sama temannya menemukan gagasan, mendapat ide baru," katanya.

Dua Walikota Melawan Dedi

Berbeda dengan Dedi, dua kepala daerah di bawahnya memilih kebijakan lebih adaptif. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengizinkan study tour selama tidak mengganggu akademik siswa. Sikap serupa diambil Wali Kota Bekasi terkait jam masuk sekolah.

"Kota ini terbuka, masuk boleh, keluar pun boleh," kata Farhan, menegaskan sikap Pemkot Bandung.

Banjir penolakan terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan satu hal: rakyat tidak alergi perubahan, tapi ingin perubahan yang masuk akal, berdasar data, dan berpihak pada kesejahteraan.

Jika pola top-down tanpa partisipasi ini terus dipertahankan, bukan tak mungkin Dedi akan kehilangan dukungan dari akar rumput yang dulu mengantarnya ke puncak kekuasaan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini