LBJ – Isu mengenai BPJS hewan yang sempat viral di media sosial diklarifikasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok. Ia meluruskan bahwa program yang tengah diwacanakan bukanlah BPJS layaknya asuransi kesehatan manusia, melainkan bentuk subsidi atau potongan harga untuk layanan kesehatan hewan. Inisiatif ini secara khusus menyasar pemilik hewan dari kalangan kurang mampu di Ibu Kota.

Hasudungan Sidabalok menegaskan kekeliruan informasi yang beredar. "Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga kalau BPJS kan ada iurannya. Wacana untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan," kata dia saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (13/6).

Ia menjelaskan, sistem subsidi atau potongan harga ini akan berlaku saat pemilik membawa hewan peliharaannya untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Namun, Hasudungan menekankan bahwa wacana ini masih dalam tahap perencanaan awal dan memerlukan kajian komprehensif sebelum bisa diimplementasikan secara resmi.

Baca juga : HUT Jakarta Ke-498, Pemprov DKI Hadirkan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Ini Syaratnya

Sebelum merealisasikan program ini, Dinas KPKP lebih memilih untuk mempersiapkan sarana dan prasarana terlebih dahulu. Mereka berencana menambah jumlah Puskeswan di Jakarta. Saat ini, Ibu Kota hanya memiliki dua Puskeswan, yaitu di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Penambahan fasilitas ini menjadi prioritas utama demi mendukung layanan kesehatan hewan yang lebih merata.

Dorongan DPRD dan Harapan Standar Internasional

Wacana layanan kesehatan hewan bersubsidi ini sebelumnya didorong oleh Anggota Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI-P, Hardiyanto Kenneth. Ia berargumen bahwa tidak semua pemilik hewan di Jakarta memiliki kondisi ekonomi yang memadai, sehingga mereka membutuhkan dukungan.

"Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik," kata Kenneth.

Kenneth berharap layanan ini nantinya dapat terintegrasi dengan sistem identifikasi peliharaan melalui microchip untuk pendataan yang lebih baik. Ia juga menyuarakan harapannya agar Puskeswan Ragunan, yang telah menunjukkan kemajuan pelayanan signifikan, dapat menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia, bahkan berstandar internasional.

Baca juga :Modus Kios Jamu dan Toko Pancing Jadi Kedok Peredaran Miras Ilegal di Depok, Keuntungan Jutaan Rupiah Sehari

"Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional," ucap Kenneth.

Klarifikasi dan rencana DKPKP DKI ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan, serta membangun infrastruktur pendukung yang lebih memadai.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini