LBJ - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan bahwa 60.806 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah berhasil membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah). Angka ini menunjukkan langkah besar menuju target pemerintah untuk mendirikan 80 ribu koperasi serupa sebelum akhir Juni 2025. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan keyakinannya bahwa target tersebut akan tercapai tepat waktu, berkat kerja sama lintas sektor yang solid.

"Melihat perkembangan yang ada, kami semakin yakin bahwa target yang ditugaskan kepada Satgas akan tercapai. Untuk sosialisasinya sendiri sudah dilakukan ke 81.184 desa/kelurahan seluruh Indonesia," kata Budi pada Rabu (28/5).

Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal program ini.

Sebanyak 18 kementerian dan lembaga bersama Satgas di berbagai wilayah aktif memberikan pendampingan dan mempercepat pembentukan koperasi di tingkat desa. Upaya ini mencakup sosialisasi intensif dan dukungan teknis untuk memastikan koperasi berjalan sesuai visi pemerintah.

Baca juga : Menaker Resmi Hapus Syarat Usia Pencari Kerja, Diskriminasi Dilarang Keras

Budi menjelaskan bahwa kolaborasi erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

"Ini karena kerja sama, dan itu semua bisa terjadi berkat kontribusi, kolaborasi dan sinergi yang baik dengan Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk bersama-sama mensukseskan Kopdes/Kel Merah Putih ini," ujarnya.

Kemenkop UKM menargetkan peresmian Kopdes/Kel Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

"Dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi desa yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan," tambah Budi.

Baca juga : Bank Mandiri Bongkar SPK Palsu, Kawan Visi Diduga Rugikan Korban Miliaran Rupiah

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan program ini. Pendampingan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan koperasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, seperti peningkatan akses modal, pengembangan usaha lokal, dan pemberdayaan ekonomi komunitas.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini