LBJ - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melontarkan kritik terhadap program pendidikan ala militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menangani siswa nakal. KPAI menilai program tersebut berpotensi melanggar hak anak. Menanggapi kritik itu, Dedi Mulyadi melontarkan tantangan kepada KPAI.

Usai menghadiri undangan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (19/5/2025), Dedi Mulyadi menyayangkan sikap KPAI. Ia menilai KPAI kurang fokus pada penyelesaian akar masalah.

“Saya sudah sampaikan, KPAI harusnya hari ini arahnya bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem,” ujarnya, dikutip dari video yang diunggah di akun Instagramnya.

Baca juga: Eks Ketua PN Surabaya Didakwa Terima Gratifikasi SGD 43 Ribu Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur

Menurut Dedi, KPAI seharusnya lebih aktif menangani masalah anak dan remaja, bukan hanya mengkritisi hal teknis.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, sekolah, yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal,” tambahnya.

Dedi Mulyadi menyebut ada ribuan anak bermasalah di Jawa Barat. Pemerintah provinsi telah mengambil inisiatif untuk mendidik mereka melalui program khusus. Ia bahkan menyebut sudah ada hasil nyata dari program ini.

“KPAI bisa lihat, 39 anak sudah selesai tuh. Kan bisa dilihat keadaan anak itu, disiplinnya, rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan di pendidikan sekolah,” ujarnya.

Baca juga: Ribuan Ojol Akan Gelar Demo Besar-besaran di Jakarta Besok, Layanan Diprediksi Lumpuh

Dedi juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, 273 anak akan lulus dari program pendidikan di Dodik Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah itu, program akan membuka angkatan baru untuk menampung lebih banyak peserta dari berbagai kabupaten/kota.

“Mungkin dari 1.500 atau 2.000 atau 5.000 yang terkoneksi dengan kabupaten/kota, bisa sampai 15.000 sampai 20.000 peserta yang dikelola kita. KPAI mengambil berapa?” tantangnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini