LBJ - Sebanyak 69 siswa tingkat SMP dan SMA yang terlibat kenakalan remaja kini menjalani pembinaan di barak militer. Program ini diprakarsai langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyatakan bahwa pendekatan semi-militer dilakukan atas dasar kesepakatan orang tua dan sekolah.

“Di Purwakarta ada 39. Hari ini di sini (Bandung) ada 30,” ujar Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Menurut Dedi, siswa yang menjalani pembinaan tetap mendapat hak belajar, gizi, olahraga, dan waktu istirahat secara memadai. Ia bahkan mengklaim bahwa para peserta tampak menikmati aktivitas di barak tersebut.

“Dan mereka saya lihat sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya, cuman gurunya aja ngajarnya di sana,” jelasnya.

Baca juga : Viral Oknum Polisi Diduga Bawa Sajam dan Ancam Wali Murid di Sekolah

Program ini menyasar pelajar bermasalah, dengan durasi pembinaan yang bervariasi tergantung perkembangan tiap individu. Dedi menyebut tidak semua siswa bisa langsung masuk program ini tanpa persetujuan orang tua.

"Artinya bahwa yang diserahkan itu ialah, siswa yang oleh orang tuanya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, tidak menerima. Itu kan orang tuanya dating,” kata Dedi. Ia menambahkan, proses penyerahan dilakukan melalui Dinas Pendidikan, Bupati, hingga dikumpulkan di Kodim sebelum siswa dibawa ke barak Resimen Kostrad.

Soal payung hukum, Dedi menjelaskan bahwa program ini dilandasi surat pernyataan orang tua bermaterai. Ia menyebut pihak TNI, Polri, dan pemerintah daerah bertugas mendidik anak-anak titipan masyarakat.

"Kalau bicara soal payung hukum, kan yang menyerahkan adalah orang tuanya lewat surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa, pemerintah daerah dan jajaran TNI dan Polri, itu mengelola, mendidik anak-anak, yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum," tegas Dedi.

Baca juga :Polisi Ungkap Motif Pria Bakar Bocah di Tangerang: Hilangkan Bukti Pembunuhan

Pembiayaan sementara program ini berasal dari dana operasional kepala daerah, termasuk dirinya sendiri dan Bupati Purwakarta. Dedi mengungkap rencana memasukkan anggaran ini ke perubahan APBD agar pembinaan berjalan lebih sistematis ke depan.

“Sementara ini, saya support, bupati juga support, dari biaya operasional mereka ya… Tapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem, yang penting jalan dulu,” ujarnya.

Terkait kritik soal perlindungan anak, Dedi menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, pelibatan militer dalam pendidikan bukanlah hal baru, bahkan sudah diterapkan di sekolah-sekolah tertentu seperti Taruna Nusantara.

"Gini deh, Paskibra dilatih siapa? TNI. Terus kemudian, kita ada sekolah SMA loh, yang kemudian sistem pendidikannya dikelola tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model semi militer. Jadi bukan hal baru," katanya.

Baca juga :Perpustakaan Jakarta Akan Buka hingga Pukul 11 Malam, Pramono Anung Ingin Anak Muda Tak Kehilangan Akses Belajar

Bahkan, Dedi membuka kemungkinan memperluas cakupan program ini, tak hanya untuk siswa “nakal” namun juga mereka para pelajar yang dianggap “gemulai” atau perlu pembentukan karakter lebih kuat.

"Ya kita satu-satu dulu. memang ada komentar di media sosial 'Pak gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja, yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah, karena kriminalnya udah pembunuhan," katanya.

Program ini mendapat dukungan dari sebagian pihak karena dianggap mampu menekan kenakalan remaja. Namun, efektivitas jangka panjangnya masih perlu dikaji lebih lanjut oleh para pemerhati pendidikan dan psikologi anak.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini