LBJ - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi pemborosan anggaran negara dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menilai pemborosan ini disebabkan oleh menu MBG yang tidak memenuhi standar gizi dan kualitas makanan yang dilaporkan buruk, bahkan menyebabkan kasus keracunan di beberapa daerah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan bahwa temuan mereka menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana menu dan komposisi MBG dengan standar gizi yang seharusnya.

"Di beberapa temuan kita, mulai dari rencana menu hingga komposisinya, itu tidak sesuai standar gizi. Padahal, di awal, cita-cita MBG ini untuk mengentaskan stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak," kata Eva Nurcahyani dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

ICW melakukan pemantauan program MBG di sejumlah sekolah di Jakarta pada 12 Maret hingga 24 April 2025. Hasil pemantauan tersebut mengungkap keluhan dari sejumlah guru mengenai menu MBG yang tidak layak dikonsumsi siswa. Bahkan, makanan tersebut dilaporkan seringkali dibuang karena tidak diminati oleh siswa.

Baca juga: ICW Desak Audit Pembelian BMP TNI AL ke Pertamina, Tolak Pemutihan Tunggakan

ICW menilai kondisi ini ironis, mengingat tujuan efisiensi anggaran program MBG justru tidak tercapai dan cenderung menimbulkan masalah, termasuk kasus keracunan.

"Ini secara kebijakan dari Bapak Prabowo juga menjadi catatan. Mereka bilang ada efisiensi dan sebagainya, tapi dengan adanya implementasi ini malah menghambur-hamburkan uang," ujar Eva Nurcahyani.

Selain potensi pemborosan anggaran, ICW juga menyoroti dampak program MBG terhadap ekosistem sekolah, terutama penurunan pendapatan kantin sekolah.

Berdasarkan wawancara ICW dengan sejumlah pemilik atau penjaga kantin sekolah, mereka merasakan penurunan pendapatan yang signifikan dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG.

"Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva Nurcahyani.

Baca juga: KPK Kembali Panggil Dua Anggota DPR NasDem Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI

ICW juga menemukan bahwa program MBG menambah beban tugas bagi guru. Mereka turut terlibat dalam proses distribusi dan pengawasan makanan, yang dinilai dapat mengganggu fokus dan efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah.

"Ada beban tambahan dari guru yang di mana ini justru akhirnya juga mengacaukan konsentrasi atau proses belajar-mengajar di sekolah," kata Eva Nurcahyani.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, ICW mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi desain pelaksanaan program MBG. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan implementasi yang lebih adaptif terhadap realitas sekolah dan kebutuhan siswa yang beragam, serta memastikan bahwa kebijakan ini mendukung, bukan merusak ekosistem pendidikan yang sudah ada.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa beberapa kantin sekolah telah dilibatkan dalam penyaluran program MBG.

Ia mencontohkan pelibatan kantin di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dan menyatakan rencana BGN untuk mengajak lebih banyak kantin sekolah berkolaborasi dalam menyukseskan program MBG.

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya," ujar Dadan Hindayana.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini