LBJ - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menaikkan gaji hakim di seluruh Indonesia dengan nominal yang signifikan. Langkah ini merupakan respons atas keprihatinannya terhadap vonis ringan yang kerap dijatuhkan pada pelaku korupsi. Prabowo berharap kenaikan gaji ini dapat meningkatkan integritas hakim dan mencegah praktik suap.

"Hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin, sehingga dia tidak bisa disuap," ujar Prabowo dalam perbincangan dengan enam pemimpin redaksi yang dikutip pada Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, pembenahan di sektor yudikatif adalah langkah awal krusial dalam memberantas korupsi di Indonesia. Penghasilan yang layak diharapkan dapat mendorong hakim untuk bertindak jujur.

Prabowo menyoroti serius persidangan kasus-kasus korupsi yang seringkali berakhir dengan vonis ringan, tidak sebanding dengan nilai korupsi yang besar.

Baca juga: Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah Rp 300 Triliun

"Saya memang mengatakan ke aparat penegak hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti rasa adil rakyat, kita naik banding," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa upaya banding telah beberapa kali berhasil.

"Saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius. Rakyat geram," lanjut Prabowo.

Ia juga mengaku tidak habis pikir mengapa banyak koruptor yang telah ditangkap justru mendapatkan hukuman ringan. Prabowo mencontohkan kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 100 triliun namun hanya divonis enam tahun penjara sebagai hal yang tidak masuk akal.

Presiden juga menyinggung keluhan Jaksa Agung terkait putusan pengadilan tingkat banding hingga peninjauan kembali (PK) yang seringkali membalikkan vonis pengadilan negeri.

"Jaksa agung kadang-kadang juga geram. 'Pak kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri' tetapi dia (koruptor) naik banding, di Mahkamah Agung, PK (peninjauan kembali), kita dikalahkan," ungkapnya.

Baca juga: Tiga Hakim Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Ditahan di Rutan Berbeda di Jakarta

Terkait anggaran kenaikan gaji hakim, Prabowo memastikan bahwa perhitungan matang telah dilakukan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Langkah saya dalam waktu dekat, saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg, saya ingin menaikkan gaji semua hakim, saya ingin naikkan secara signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita," jelas Prabowo.

Ia memperkirakan bahwa untuk menaikkan gaji seluruh hakim secara signifikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 12 triliun, atau tidak sampai Rp 20 triliun.

Prabowo meyakini bahwa efisiensi anggaran, seperti penghematan perjalanan dinas ke luar negeri, dapat dialokasikan untuk tujuan tersebut.

"Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun. Enggak sampai Rp 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia dan signifikan," tambahnya.

Langkah konkret menaikkan gaji hakim ini diharapkan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk membersihkan dan memperkuat institusi yudikatif di Indonesia.

Dengan hakim yang lebih sejahtera, diharapkan integritas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat meningkat, serta praktik korupsi dapat diminimalisir.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini