LBJ –Nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo diseret Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, dalam sidang nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Hasto mengungkapkan dirinya sempat menerima ancaman akan dijadikan tersangka jika PDIP tetap memutuskan untuk memecat Jokowi dari keanggotaan partai.

"Bahwa sejak Agustus 2023 saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024," ungkap Hasto dalam sidang.

Menurut Hasto, tekanan paling kuat terjadi ketika PDIP secara resmi memberhentikan Jokowi dari partai. Ia mengklaim bahwa kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku dijadikan alat untuk menekannya.

Baca juga : Hasto Sampaikan Nota Keberatan Dakwaan Jaksa Kasus Harun Masiku Hari Ini

"Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini tampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan," jelasnya.

Hasto menambahkan bahwa tekanan terhadap dirinya semakin meningkat, terutama pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDIP setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai.

"Pada periode itu ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," ujarnya.

Tuduhan tersebut akhirnya terbukti, sebab pada malam Natal tahun 2024, tepatnya 24 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah Misa Natal setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap," kata Hasto.

Baca juga :Polisi Ringkus Pembunuh Feni Ere, Hilang 2024 Ditemukan Jadi Kerangka Mayat Mulut Terikat di Sulsel

Hasto menegaskan bahwa intimidasi dan tekanan politik dengan menggunakan instrumen hukum juga dialami partai politik lain.

"Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan," ungkapnya.

Hasto Kristiyanto didakwa telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait penetapan PAW anggota DPR RI untuk kepentingan Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Selain itu, ia juga didakwa merintangi penyidikan yang menyebabkan Harun bisa melarikan diri.

Ia dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, serta Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta.

Sementara itu, Jokowi membantah pernah mengirimkan utusan untuk meminta PDIP agar tidak memecatnya. Ia juga menantang PDIP untuk mengungkapkan siapa utusan yang dimaksud.

Baca juga :Bentrok Demo Tolak RUU TNI di DPRD Sulut, Viral Duel Seru Polisi vs Pendemo di Media Sosial

"Nggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?" ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3).

Jokowi menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal. Ia mempertanyakan apa kepentingannya mengutus seseorang untuk meminta PDIP tidak memecatnya.

"Kepentingan saya apa untuk mengutus itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa selama ini dirinya sudah banyak menerima serangan dari berbagai pihak, termasuk PDIP, namun ia memilih untuk diam.

"Saya itu udah diem lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho. Tapi ada batasnya," tegasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini