LBJ - Presiden Donald Trump secara resmi mengusir Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat, Ebrahim Rasool, dengan menyatakannya sebagai persona non grata. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Jumat (15/3) melalui unggahan di media sosial.

Rubio menyatakan bahwa Rasool “tidak lagi diterima di negara besar kami” dan menuduhnya sebagai politikus penghasut yang memiliki pandangan anti-Amerika serta anti-Trump.

“Kami tidak punya hal yang perlu didiskusikan dengannya dan karenanya ia dianggap PERSONA NON GRATA,” tulis Rubio di platform X (sebelumnya Twitter), mengutip laporan media sayap kanan Breitbart.

Baca juga: Menteri Polandia Tertawa Bahas Gaza, Anggota Parlemen Eropa Ngamuk

Alasan Pengusiran Rasool

Keputusan Trump untuk mengusir Rasool diduga dipicu oleh pernyataan sang duta besar yang menuduh Trump memanfaatkan “naluri supremasi” dan “korban kulit putih” dalam kampanye pemilu 2024.

Pernyataan ini memicu kemarahan Gedung Putih dan Partai Republik, yang menganggapnya sebagai serangan langsung terhadap kebijakan administrasi Trump.

Menurut laporan media Semafor, sejak pelantikan Trump pada Januari 2025, Rasool mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya.

Ia ditolak untuk bertemu dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS maupun tokoh senior Partai Republik, yang memperlihatkan adanya ketegangan diplomatik yang semakin meningkat.

Respons dari Pemerintah Afrika Selatan

Pemerintah Afrika Selatan melalui juru bicara kepresidenan menyatakan bahwa keputusan AS terhadap Rasool “disesalkan”.

Presiden Cyril Ramaphosa meminta semua pihak untuk tetap menjaga kesopanan diplomatik dalam menangani isu ini.

Baca juga: PBB: Israel Lakukan Tindakan Genosida terhadap Warga Palestina di Gaza

“Kami tetap berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat,” ujar pernyataan resmi pemerintah Afrika Selatan.

Juru bicara Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional, Chrispin Phiri, menegaskan bahwa pemerintah akan menangani persoalan ini melalui jalur diplomatik.

“Kami akan terlibat melalui prosedur yang telah ditetapkan,” tulisnya di X.

Konflik Diplomatik yang Berlarut

Pengusiran Rasool semakin memperburuk hubungan diplomatik AS dan Afrika Selatan. Pemerintahan Trump sebelumnya telah mengecam kebijakan Afrika Selatan yang mendukung hak-hak Palestina dan berperan dalam kasus genosida Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Selain itu, Trump menuduh Kongres Nasional Afrika (ANC), partai berkuasa di Afrika Selatan, melakukan diskriminasi terhadap warga kulit putih. Pada Februari lalu,

Trump bahkan menawarkan jalur kewarganegaraan yang dipercepat bagi warga Afrikaner kulit putih yang “melarikan diri dari diskriminasi berbasis ras yang disponsori pemerintah”.

Namun, pemerintah Afrika Selatan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kebijakan redistribusi lahan bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan warisan apartheid, bukan menyita tanah tanpa kompensasi.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini