LBJ - Negara-negara Arab telah menyetujui rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Mesir sebagai solusi pascaperang di wilayah tersebut. Rencana ini diumumkan dalam KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa lalu, memberikan jalur potensial bagi pemulihan Gaza setelah serangan Israel yang menghancurkan.

Rencana ini muncul sebagai alternatif terhadap usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin mengosongkan Gaza untuk dikembangkan di bawah kendali AS. Usulan tersebut menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis. Sebaliknya, dalam rencana Mesir, penduduk Gaza tidak akan dipaksa meninggalkan wilayahnya.

Tiga Tahap Rekonstruksi Gaza

Rencana Mesir terdiri dari tiga tahap utama:

1. Tahap Sementara (6 bulan):

• Pembentukan komite teknokrat Palestina di bawah Otoritas Palestina (PA).
• Pembersihan puing-puing dari Jalan Salah al-Din, jalan utama Gaza.
• Pembangunan 200.000 unit rumah sementara untuk menampung 1,2 juta orang.
• Perbaikan sekitar 60.000 bangunan yang rusak.

1. Tahap Rekonstruksi (2 tahun):

• Pembangunan infrastruktur dasar seperti air, listrik, telekomunikasi, dan sistem pembuangan limbah.
• Rekonstruksi jaringan jalan utama.
• Pembangunan lebih banyak unit perumahan.

1. Tahap Pembangunan Jangka Panjang (2,5 tahun):

• Pembangunan 400.000 rumah permanen.
• Rekonstruksi pelabuhan dan bandara internasional Gaza.
• Pembangunan tahap pertama zona industri dan pelabuhan perikanan.
• Pendirian Dewan Pengarah dan Manajemen untuk mengelola dana rekonstruksi.

Baca juga: Israel Gempur Gaza, Empat Orang Tewas Saat Gencatan Senjata Berakhir

Mesir memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai $53 miliar, dengan sumber dana berasal dari PBB, organisasi keuangan internasional, serta investasi asing dan sektor swasta.

Siapa yang Akan Mengelola Gaza?

Menurut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Gaza akan dikelola oleh pemerintah teknokrat Palestina independen. Pemerintah ini akan menangani bantuan kemanusiaan dan membuka jalan bagi PA untuk kembali berkuasa di Gaza, menggantikan Hamas.

Mesir dan Yordania juga berencana melatih dan mengerahkan pasukan polisi Palestina ke Gaza. Mereka meminta Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan pengiriman misi penjaga perdamaian hingga proses rekonstruksi selesai.

Presiden PA, Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa pemilihan umum bisa diadakan tahun depan jika situasi memungkinkan. Namun, rencana ini tidak secara spesifik mencantumkan mekanisme pemilihan di Gaza.

Baca juga: AS dan PBB Kecam Thailand Deportasi 40 Warga Uighur ke China

Tantangan Implementasi Rencana Mesir

Rencana rekonstruksi Gaza masih menghadapi tantangan besar.

• Sikap Hamas: Hamas menyambut baik rencana rekonstruksi tetapi belum menyatakan sikap jelas terhadap kembalinya PA ke Gaza. Selain itu, Hamas menolak pelucutan senjatanya, yang tidak dibahas dalam rencana ini.
• Reaksi Israel: Israel menolak kehadiran Hamas di Gaza dan juga tidak ingin PA mengambil alih. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa PA tidak akan diperbolehkan kembali ke Gaza.
• Posisi Amerika Serikat: Trump mengusulkan pemindahan penduduk Gaza untuk "mengembangkan" daerah tersebut, sejalan dengan gagasan kelompok sayap kanan Israel. Meski demikian, AS kini terbuka untuk mendengar rencana alternatif dari negara-negara Arab.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Israel meminta negara-negara Arab untuk berkolaborasi menciptakan masa depan yang lebih stabil dan aman. Namun, Israel tetap mendukung rencana pemindahan penduduk Gaza seperti yang diajukan Trump.

Meskipun mendapat dukungan dari Liga Arab, masih belum jelas apakah rencana Mesir dapat diterapkan tanpa persetujuan dari Hamas, Israel, dan AS.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini