LBJ - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan segera menindaklanjuti polemik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 yang memicu protes di beberapa sekolah. Salah satu kasus mencuat di SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat, di mana siswa-siswa tidak bisa mendaftar SNBP akibat kelalaian pendaftaran ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

"Kami sudah mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah memantau isu ini," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco menjelaskan bahwa DPR melalui Komisi X yang membawahi bidang pendidikan akan mengadakan rapat bersama kementerian terkait pada pekan depan.

“Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Kita minta pekan depan Komisi X membahasnya dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Baca juga: Ratusan Siswa di Makassar Terancam Gagal SNBP Akibat Kelalaian Input Data PDSS

Protes di SMAN 1 Mempawah dan Latar Belakang Permasalahan

Polemik SNBP 2025 mencuat setelah muncul laporan dari sejumlah sekolah yang mengalami kendala teknis terkait pendaftaran siswa ke PDSS. Salah satu kasus yang menonjol terjadi di SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat. Para siswa sekolah tersebut menggelar demonstrasi pada Senin (3/2/2025) sebagai bentuk protes atas kelalaian guru yang tidak mendaftarkan data siswa ke PDSS hingga tenggat waktu habis pada 31 Januari 2025.

Akibat kelalaian ini, siswa-siswa di SMAN 1 Mempawah terancam tidak bisa mendaftar kuliah melalui jalur SNBP. Kasus ini kemudian mendapat perhatian nasional karena melibatkan hak pendidikan yang krusial bagi para siswa.

Selain di Mempawah, beberapa sekolah di daerah lain juga melaporkan kesulitan serupa, meskipun tidak semuanya sampai pada tahap demonstrasi. Masalah teknis dan kesalahan administrasi disebut menjadi penyebab utama kendala ini.

Baca juga: Fakta Dibalik Viral Guru Gebrak Meja di MAN Lamongan, Siswa Protes Tak Bisa Ikut SNBP

Dampak dan Tanggapan DPR

Keluhan masyarakat terkait SNBP menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan kesiapan sistem pendaftaran berbasis prestasi tersebut. DPR menilai bahwa kesalahan teknis seperti yang terjadi di Mempawah bisa mengancam masa depan pendidikan siswa.

Dasco menegaskan pentingnya evaluasi sistem dan koordinasi antara sekolah dan kementerian terkait agar kejadian serupa tidak terulang.

“Hal-hal teknis seperti ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal. Kami mendorong kementerian untuk mencari solusi agar siswa tidak dirugikan,” ujar Dasco.

Komisi X DPR, sebagai pihak yang akan membahas persoalan ini lebih lanjut, diharapkan dapat menelurkan kebijakan mitigasi agar siswa yang terdampak tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini