LBJ - Arab Saudi dengan tegas menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza dan memindahkan warganya ke negara lain, menegaskan bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan terjadi tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Saudi pada Rabu, Kerajaan menegaskan bahwa pendirian negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota adalah syarat utama dalam mencapai perdamaian.

“Yang Mulia Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menekankan bahwa posisi ini tidak dapat dinegosiasikan dalam keadaan apa pun,” bunyi pernyataan tersebut di platform X (dulu Twitter).

Trump Umumkan Rencana Kontroversial di Washington

Pernyataan Saudi ini muncul sehari setelah Presiden Trump dalam konferensi pers di Washington, DC, bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa AS berencana mengambil kendali atas Gaza dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah”. Rencana tersebut juga mencakup pemindahan warga Palestina ke negara lain yang “lebih manusiawi”.

Baca juga: Warga Gaza Marah atas Pernyataan Donald Trump: Kami Tidak Akan Pergi

Pengumuman itu memicu respons negatif dari berbagai negara Arab, termasuk Yordania dan Qatar, yang menolak keras langkah apa pun yang melibatkan deportasi warga Palestina.

Komitmen Teguh terhadap Prakarsa Perdamaian Arab

Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah berpegang teguh pada Prakarsa Perdamaian Arab, yang mengusulkan pengakuan Israel oleh negara-negara Arab dengan syarat bahwa negara Palestina yang merdeka harus didirikan terlebih dahulu. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan normalisasi yang dapat dicapai tanpa memenuhi syarat tersebut.

“Mencapai perdamaian yang adil dan langgeng tidak mungkin tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah,” kata pernyataan itu.

Negara-Negara Arab Menolak Pemindahan Paksa

Yordania juga menyuarakan keberatannya melalui Raja Abdullah II, yang menegaskan perlunya menghentikan ekspansi permukiman Israel dan menolak segala bentuk pengusiran warga Palestina dari tanah mereka.

Sementara itu, Qatar, yang berperan sebagai mediator dalam gencatan senjata Gaza, menilai masih terlalu dini untuk membahas siapa yang harus mengendalikan Gaza.

“Kami memahami trauma besar yang dialami warga Palestina terkait pengungsian, tetapi saat ini kami masih berada di tahap awal gencatan senjata,” ujar Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.

Baca juga: Pejabat PBB Kecam Rencana Pemindahan Warga Gaza oleh Donald Trump

Arab Saudi dalam Fokus Diplomasi Regional

Amerika Serikat telah melakukan upaya diplomatik selama berbulan-bulan untuk mendorong Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel, menyusul jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain yang menandatangani Kesepakatan Abraham pada 2020.

Namun, perang Gaza yang berkepanjangan dan kemarahan negara-negara Arab atas serangan Israel terhadap warga sipil membuat Riyadh menunda rencana tersebut.

Analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, menegaskan bahwa Arab Saudi adalah negara kunci dalam menentukan masa depan Israel dan Palestina.

“Tidak ada negara yang memiliki pengaruh sebesar Arab Saudi dalam konteks ini,” katanya.

Namun, Menachem Klein, profesor ilmu politik di Universitas Bar-Ilan di Israel, meragukan apakah komitmen Saudi terhadap kedaulatan Palestina akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini