LBJ - Donald Trump kembali mencuri perhatian dengan kebijakan kontroversial. Larangan transgender di militer AS resmi diberlakukan.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Senin, 27 Januari, menandatangani perintah eksekutif. Kebijakan tersebut melarang keberadaan transgender dalam angkatan bersenjata AS. Langkah ini memicu perdebatan publik, terutama dari komunitas LGBTQ.

Trump menyebut kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi militer.

"Militer harus bebas dari radikalisme gender untuk menjaga kesiapan dan solidaritas," tegasnya.

Kebijakan ini bukan pertama kalinya diberlakukan. Larangan serupa pernah diterapkan Trump pada masa jabatan pertamanya. Sebelumnya, pemerintahan Barack Obama pada 2016 membuka pintu bagi transgender bertugas secara terbuka.

Baca juga: Serangan Udara Israel Tewaskan Dua Pejuang Hamas di Tepi Barat

Namun, Trump menganggap keberadaan pasukan transgender sebagai beban.

"Kehadiran mereka mengganggu fokus dan struktur militer yang sudah solid," tambah Trump.

Diperkirakan ada 15.000 pasukan transgender dari total dua juta personel militer AS. Dengan diberlakukannya larangan ini, mereka terancam kehilangan hak untuk bertugas.

Para pengamat mengkhawatirkan kebijakan ini akan memperburuk tantangan perekrutan militer AS.

"Kebijakan ini adalah langkah mundur yang besar," ujar seorang aktivis LGBTQ.

Baca juga: 8 Tawanan Gaza Tewas, Israel Terima Daftar Resmi dari Hamas

Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menilai langkah Trump diperlukan. Mereka percaya kebijakan tersebut mampu meningkatkan fokus militer pada tugas utama mereka.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Trump tetap teguh mempertahankan pendiriannya.

"Kami harus memprioritaskan efisiensi dan keamanan nasional," ujarnya.

Meski begitu, banyak pihak yang mempertanyakan apakah larangan ini mampu benar-benar memperkuat militer AS.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini