LBJ - Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode 2025-2029. Setelah resmi dilantik, Trump langsung membuat gebrakan dengan sederet kebijakan yang memicu perdebatan.

Kritikus menilai banyak kebijakannya yang kontroversial, seperti hukuman mati yang diperluas hingga penolakan imigran ilegal.

Berikut ini arah kebijakan kontroversial Trump di periode kedua kepemimpinannya.

Hukuman Mati hingga Penolakan Imigran

Salah satu kebijakan pertama yang diambil Trump adalah memperluas hukuman mati. Kebijakan ini mencakup pelaku kriminal hingga imigran ilegal. Menurut perintah tersebut, Kementerian Kehakiman diminta mendukung penerapan hukuman mati dalam kasus federal tanpa mempertimbangkan faktor lain. Jaksa agung kini memiliki yurisdiksi penuh untuk menerapkan hukuman mati, demikian dilaporkan oleh ABC News.

Baca juga : Prabowo Subianto dan Donald Trump Masuk Daftar Pemimpin Dunia Berpengaruh 2025

Selain itu, Trump juga mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran untuk anak-anak imigran gelap. Perintah ini berlaku bagi anak-anak yang lahir dari orang tua tanpa status kewarganegaraan Amerika Serikat atau bukan pemegang kartu hijau. Mahkamah Agung AS sebenarnya telah menetapkan bahwa anak yang lahir di AS adalah warga negara berdasarkan Amandemen Ke-14. Namun, Trump tetap melanjutkan kebijakan tersebut, seperti dilansir Politico.

Langkah Kontroversial di Isu Lingkungan dan WHO

Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris, sebuah pakta global yang bertujuan melawan perubahan iklim. Ia menyatakan keadaan darurat energi nasional, yang memungkinkan penangguhan peraturan lingkungan hingga percepatan proyek pertambangan. Selain itu, regulasi kendaraan listrik, efisiensi energi untuk mesin cuci, hingga pembatasan pengeboran minyak lepas pantai juga dicabut.

Kebijakan kontroversial lainnya adalah keluarnya AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Trump menyebut langkah ini untuk menghemat anggaran negara.

Baca juga : Trump dan Kasus Uang Tutup Mulut: Perdebatan Antara Hukum dan Politik

"Amerika Serikat bermaksud menarik diri dari WHO. Surat Presiden kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021, telah dicabut," demikian perintah eksekutif itu.

Perubahan Nama Teluk Meksiko dan Pengampunan Massal

Trump juga mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

"Dalam waktu singkat, kita akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika," ungkapnya kepada The Guardian, Selasa (21/1).. Kebijakan ini memicu kritik dari negara-negara tetangga, termasuk Meksiko.

Selain itu, Trump memberikan grasi kepada 1.600 terdakwa pelaku kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021. Keputusan ini menuai reaksi keras dari banyak pihak, mengingat aksi tersebut dinilai sebagai serangan terhadap demokrasi.

Baca juga :Israel Siapkan Aneksasi Tepi Barat, Berharap Dukungan Presiden Terpilih AS Donald Trump

Trump juga meminta peninjauan menyeluruh terhadap perdagangan internasional, termasuk hubungan dengan China, Kanada, dan Meksiko. Langkah ini mencakup evaluasi defisit perdagangan dan upaya memberantas peredaran narkoba dari negara-negara tersebut.

Kebijakan-kebijakan Trump di periode kedua ini menuai sorotan tajam, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Meski begitu, pendukung Trump menganggap langkah-langkah ini sebagai upaya mengembalikan kejayaan Amerika Serikat.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini