LBJ - Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menginstruksikan langkah-langkah awal untuk aneksasi Tepi Barat. Ia berharap langkah ini mendapat dukungan dari Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan mulai bertugas pada Januari 2025.

Smotrich menyampaikan dalam sebuah pertemuan di parlemen Israel, bahwa Israel tengah mempersiapkan infrastruktur untuk "kedaulatan penuh" di wilayah Tepi Barat, atau yang disebut Israel sebagai "Yudea dan Samaria."

Menurut Smotrich, dukungan dari Trump sangat diharapkan, mengingat Trump pernah menunjukkan sikap tegas mendukung Israel dalam masa jabatannya yang lalu.

Dalam pernyataan di media sosial, Smotrich menyebutkan bahwa tahun 2025 adalah "tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria." Langkah aneksasi ini direncanakan dengan bantuan Kementerian Pertahanan Israel, di mana Smotrich juga menjabat.

Baca juga: Serangan Israel Tewaskan 40 Warga Palestina di Gaza, yang Dinyatakan Aman

Ia menginstruksikan Direktorat Pemukiman dan Administrasi Sipil untuk memulai pekerjaan profesional untuk persiapan infrastruktur pendukung aneksasi.

“Saya tidak ragu bahwa Presiden Trump akan mendukung langkah ini,” ujar Smotrich, merujuk pada keputusan Trump di masa lalu yang dinilai menguntungkan Israel.

Dalam periode jabatan pertamanya, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mendukung kebijakan perluasan permukiman.

Menanggapi pernyataan ini, Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa kebijakan Israel berpotensi mengancam stabilitas wilayah tersebut.

“Pemerintah Israel bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan berbahaya ini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat turut memiliki tanggung jawab atas dukungan yang diberikannya.

Baca juga: Serangan Israel di Kamp Pengungsi Jabalia Tewaskan Puluhan Warga Palestina

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, meskipun berasal dari partai yang sama dengan Smotrich, mengingatkan bahwa belum ada keputusan final mengenai aneksasi ini.

"Keputusan belum diambil terkait masalah ini," tegas Saar dalam konferensi pers di Yerusalem.

Pengamat dari Al Jazeera, Nour Odeh, menilai bahwa Smotrich menunjukkan komitmen serius terhadap agenda aneksasi ini. Menurut Odeh, langkah Smotrich sejalan dengan sikap pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu, yang juga memiliki menteri dari partai sayap kanan di kabinetnya.

Odeh menambahkan bahwa sejak Smotrich bergabung dengan kabinet Netanyahu, kebijakan Israel terhadap Tepi Barat semakin agresif.

Baca juga: Gaza Utara Berpotensi Hadapi Kelaparan Massal, PBB Serukan Tindakan Cepat

“Ketika Smotrich berbicara tentang aneksasi, kita harus mempercayainya,” katanya.

Israel telah menguasai Tepi Barat sejak 1967, dan sejak itu, pemukiman Israel terus meluas meski dinilai ilegal menurut hukum internasional.

Menurut Smotrich, langkah aneksasi ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan potensi pembentukan negara Palestina di wilayah tersebut.

Namun, kebijakan aneksasi ini masih menuai pro dan kontra di dalam negeri Israel, terutama mengingat kemungkinan reaksi dari dunia internasional.

Hingga saat ini, pembahasan aneksasi resmi di Knesset masih terus berjalan, dan Israel berharap Presiden terpilih Trump akan mempertimbangkan kepentingan Israel dalam pengambilan keputusannya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini