LBJ - Pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan rencana penjualan senjata senilai $8 miliar ke Israel. Paket ini mencakup berbagai amunisi, rudal, dan peralatan militer lainnya. Meski menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen dan aktivis hak asasi manusia, kesepakatan ini diperkirakan akan mendapatkan persetujuan di Kongres AS.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang rencana penjualan senjata senilai $8 miliar ke Israel. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS kepada komite urusan luar negeri DPR dan Senat pada Jumat lalu.

Paket senjata tersebut mencakup hulu ledak seberat 500 pon (226 kg), amunisi berpemandu presisi, peluru artileri, rudal untuk jet tempur dan helikopter serang, serta sumbu bom. Selain itu, terdapat juga rudal udara-ke-udara untuk mencegat proyektil musuh.

Baca juga: PBB Desak Bukti Tuduhan Israel Soal Rumah Sakit Gaza Markas Hamas

Penjualan senjata ini melibatkan pemerintahan Joe Biden sebagai pihak yang menyetujui kesepakatan dan Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai penerima senjata.

Ketua DPR AS, Mike Johnson, telah menyatakan dukungan penuhnya terhadap penjualan tersebut.

"Salah satu prioritas kami adalah memastikan Israel merasa didukung oleh AS. Untuk memblokirnya, Anda memerlukan dua pertiga suara di kedua majelis, dan itu tidak akan terjadi," ujar Alan Fisher seperti dilansir Al Jazeera.

Keputusan ini diumumkan di Washington, DC, dan senjata tersebut nantinya akan dikirim langsung ke Israel. Sebagian senjata akan diambil dari stok persediaan AS, sementara sebagian besar akan diproduksi dan dikirim dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Departemen Luar Negeri AS mengirimkan pemberitahuan resmi ke Kongres pada Jumat, dan laporan mengenai hal ini muncul di media AS pada Sabtu.

Presiden Joe Biden menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel sebagai sekutu utama AS di Timur Tengah. Penjualan ini disebut sebagai bagian dari dukungan AS terhadap "hak Israel untuk membela diri" di tengah konflik yang berkecamuk di Gaza.

Baca juga: Kontroversi Otoritas Palestina Ikuti Jejak Israel Larang Media Al Jazeera, Apa Alasannya?

Namun, keputusan ini memicu kritik dari beberapa anggota parlemen Demokrat. Mereka menilai militer Israel tidak melakukan cukup upaya untuk menghindari korban sipil di Gaza.

"Senjata-senjata tersebut terus dikirim ke Israel meskipun sejumlah anggota parlemen Demokrat menyatakan kekhawatiran atas krisis kemanusiaan di Gaza," tambah Alan Fisher.

Penjualan senjata ke Israel memerlukan persetujuan dari Kongres AS. Namun, dengan mayoritas anggota parlemen yang mendukung Israel, diperkirakan kesepakatan ini akan dengan mudah disetujui.

Ketua DPR, Mike Johnson, dengan tegas menyatakan bahwa memblokir kesepakatan ini hampir mustahil.

Baca juga: Dihadang Ribuan Pendukung, Penangkapan Presiden Yoon Ditunda hingga Senin

Kesepakatan ini menuai kritik keras dari aktivis hak asasi manusia dan beberapa anggota parlemen AS. Mereka menilai dukungan militer yang terus-menerus dari AS kepada Israel telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

Laporan dari Mahkamah Internasional bahkan telah meminta Israel untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar genosida di Gaza tidak terjadi.

Di sisi lain, Israel terus meningkatkan serangan militernya di Gaza. Ribuan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dilaporkan menjadi korban serangan tersebut.

Ahmed Ayyan, seorang warga Gaza, menceritakan kejadian tragis yang menimpa tetangganya.

"Sekitar pukul 2 pagi, kami terbangun karena suara ledakan besar. Sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, semuanya warga sipil. Tidak ada yang menembakkan rudal atau terlibat dalam kelompok perlawanan," ujarnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini