LBJ - Sebuah video yang memperlihatkan aksi oknum TNI menendang kepala seorang pemuda viral di media sosial setelah diunggah oleh akun X (@@ilhampid) pada 28 Desember 2024. Dalam video tersebut, oknum TNI bersama sejumlah warga terlihat mengintrogasi seorang pemuda terkait dugaan pencurian ayam.

Ketika tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, oknum TNI itu langsung menendang tubuh pemuda tersebut sebanyak dua kali.

"Anggota TNI menendang kepala pemuda, diduga menggali pengakuan terkait pencurian ayam. Tidak ada institusi yang serba bisa di Indonesia, semua dibatasi oleh hukum acara yang berfungsi membatasi kewenangan. TNI bukan penegak hukum, apalagi ini!," ujar keterangan dalam video.

Baca juga : Sipir Bongkar Praktik Narkoba dan Jual Beli Kamar Tahanan di Kota Sampit

Peristiwa ini diduga terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur, dan langsung menuai kecaman publik. Tindakan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia, mengingat penggunaan kekerasan oleh aparat tidak dibenarkan dalam hukum.

Video viral itu memicu banyak komentar dari warganet, yang menilai tindakan oknum TNI tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Kalau memang mau menggunakan cara-cara seperti ini wahai @Puspen_TNI, jangan tanggung-tanggung, lakukan juga kepada para koruptor yang merampok negara ratusan miliar hingga triliunan. Jangan cuma berani keras sama maling ayam doang. Sekalian tendang-tendangin itu KKB/KST di Papua sana," tulis akun @Didikjzie di kolom komentar.

“Astagfirullah, Innalillahi wa innailaihi roojiun. Haruskah seperti itu? Mohon bantu cek, bapak-bapak jajaran @Puspen_TNI,” ujar akun lainnya, @abahnanisa.

Baca juga : Rico Nasution Diduga Jadi Korban TPPO: Berangkat Visa Turis, Berujung Duka di Kamboja

Sementara itu, netizen lain mengingatkan bahwa TNI tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum kasus pidana sipil.

“Bukan tupoksinya TNI seperti itu, itu tugas polisi. Kita benci maling, tapi perlakuannya harus sesuai aturan,” ujar akun @bagasIn35442232.

Kejadian ini menjadi pengingat penting akan batasan kewenangan setiap institusi. Sebagai bagian dari militer, TNI tidak memiliki peran sebagai penegak hukum dalam kasus pidana sipil.

Peristiwa ini membuka diskusi mengenai perlunya tindakan hukum yang profesional, menghormati hak asasi manusia, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Kekerasan dalam penegakan hukum dapat merusak citra institusi dan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini