LBJ - Kasus dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, dalam skandal suap bersama Harun Masiku, geger di jagad maya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Namun, juru bicara PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait hal tersebut.

“Kami masih membaca dari berita, kami belum membaca langsung surat tersebut. Dan kami menunggu pemberitaan resmi yang lebih akurat,” ujar Seno, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (25/12/2024).

Seno menjelaskan, hingga saat ini informasi yang diterima masih berasal dari pemberitaan media dan belum ada konfirmasi resmi dari KPK.

Baca juga : Instruksi Hasto Kristiyanto untuk Harun Masiku: Rendam HP dan Melarikan Diri

“Sejauh ini masih berupa berita dari berbagai sumber, yang masih belum dikonfirmasi melalui keterangan resmi dari teman-teman KPK” kata Seno, jubir PDI-P.

DPP PDI-P juga tengah menunggu dokumen lengkap untuk mengklarifikasi kabar yang beredar sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut.

Harapan PDI-P

Dalam menanggapi isu tersebut, Aryo Seno meminta agar penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak dicampuri oleh unsur politisasi. Ia berharap KPK bekerja secara independen tanpa tekanan dari kepentingan politik tertentu.

“Bukan karena isu politisasi hukum, bukan karena titipan-titipan, bukan karena kriminalisasi,” imbuh Seno.

Seno juga menyoroti narasi negatif yang berkembang terhadap partainya, seperti upaya menumbangkan PDI-P melalui propaganda yang menyudutkan.

Ia menyebut adanya spanduk provokatif di berbagai lokasi yang bertujuan untuk melemahkan citra partai banteng tersebut.

Baca juga :KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Suap

“Muncul berbagai narasi tenggelamkan banteng, tumbangkan banteng, termasuk dipasangnya berbagai spanduk provokatif yang terpasang di berbagai kota di Jakarta dan di Bogor,” tambahnya.

Meski demikian, PDI-P tetap berkomitmen mengawal proses hukum secara transparan demi menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia.

Partai tersebut berharap bahwa penanganan kasus ini tidak hanya adil tetapi juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini