LBJ - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang menjadi viral, dalam acara temu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu, (18/12). Ia menyatakan akan memaafkan koruptor, asalkan mereka mengembalikan hasil korupsi kepada rakyat.

“Hei para koruptor, atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Pernyataan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional Mahfud MD. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengungkapkan kebingungannya terhadap sikap Presiden terkait pemberantasan korupsi.

Baca juga : Prabowo Usul Maafkan Koruptor, Ini Ragam Reaksi Pro dan Kontra

Mahfud MD: Sikap Presiden Membingungkan

Mahfud MD merespons pernyataan tersebut melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, pada 22 Desember 2024. Dalam cuitannya, ia menilai sikap Presiden terkait korupsi tidak konsisten dan menimbulkan kebingungan.

“Sikap Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi seperti membingungkan,” tulis Mahfud.

Ia menyoroti ketidaksesuaian antara janji Presiden untuk memberantas korupsi hingga ke ujung dunia dengan sikap memaafkan koruptor yang bersedia mengembalikan uang hasil kejahatan mereka.

“Katanya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Tapi katanya lagi koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hasil korupsinya,” ungkap Mahfud dalam cuitannya.

Baca juga :Deddy Sitorus Bantah PDIP Jadi Inisiator Tarif PPN 12 Persen

Meski begitu, Mahfud masih memberi harapan pada kinerja Presiden Prabowo. Ia mengutip pernyataan sang Presiden yang meminta waktu enam bulan untuk menunjukkan hasil kebijakan yang lebih konkret.

“Masih ada harapan karena dia juga bilang, ‘Tunggu setelah 6 bulan,’” tambahnya.

Pernyataan Presiden Prabowo ini memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama soal arah kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sejumlah pihak menilai sikap memaafkan koruptor berpotensi melemahkan hukum dan menimbulkan preseden buruk.

Perlu ditunggu apakah janji evaluasi dalam enam bulan mendatang dapat menjawab keraguan publik atau justru memperkuat kritik yang ada.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini