LBJ - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza.

Ia menyebut warga sipil terjebak dalam "lingkaran kematian yang tak berujung" akibat pemboman Israel dan larangan masuknya bantuan krusial. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada hari Selasa (9/4/2025) waktu setempat.

Guterres menolak usulan baru Israel terkait pengendalian pengiriman bantuan ke Gaza. Menurutnya, usulan tersebut berisiko memperketat dan membatasi bantuan secara kejam. Bantuan hanya akan tersisa dalam jumlah kalori dan tepung yang sangat minim.

"Kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, imparsialitas, independensi, dan netralitas," tegas Guterres.

Baca juga: Tenda Wartawan Dibakar Rudal Israel: Jurnalis Palestina Tewas Terpanggang di Gaza

Sudah lebih dari satu bulan tidak ada bantuan yang mencapai sekitar 2,3 juta penduduk Gaza. Israel terus menutup titik-titik penyeberangan perbatasan utama. Akibatnya, berbagai kebutuhan mendasar seperti makanan, pasokan medis, dan bahan bakar dilarang masuk.

"Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial," ungkap Guterres di New York.

"Ketika bantuan telah habis, pintu air kengerian telah terbuka kembali. Gaza adalah ladang pembantaian – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung," imbuhnya.

Unit militer Israel (COGAT) yang bertanggung jawab atas urusan sipil di wilayah Palestina yang diduduki sebelumnya bertemu dengan badan-badan PBB dan kelompok bantuan internasional.

Mereka mengusulkan "mekanisme pemantauan terstruktur dan pemasukan bantuan" ke Gaza. Usulan ini muncul setelah adanya klaim bahwa bantuan dialihkan oleh Hamas dari warga sipil.

Namun, Jonathan Whittall, pejabat senior bantuan PBB untuk Gaza dan Tepi Barat, membantah adanya bukti pengalihan bantuan tersebut pekan lalu.

Baca juga: Bulan Sabit Merah Palestina Tuntut Penyelidikan Internasional

Israel kembali melanjutkan pemboman di Gaza bulan lalu. Gencatan senjata yang rapuh selama dua bulan berakhir. Pasukan Israel juga kembali memasuki wilayah kantong tersebut dan berupaya merebut wilayah, termasuk sebagian Rafah di selatan Gaza.

"Sementara itu, di titik-titik penyeberangan, persediaan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung menumpuk, dan peralatan vital tertahan," kata Guterres.

Guterres menegaskan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki

"kewajiban yang tidak ambigu" berdasarkan hukum internasional. Kewajiban tersebut mencakup hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

Artinya, Israel harus memfasilitasi program bantuan dan memastikan ketersediaan makanan, perawatan medis, kebersihan, dan standar kesehatan masyarakat di Gaza.

"Semua itu tidak terjadi saat ini," tegasnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga turut menyoroti isu ini. Ia mengunjungi El Arish di Mesir, sebuah titik transit utama untuk bantuan menuju Gaza. Macron menyerukan kepada Israel untuk mencabut blokade pengiriman bantuan.

Bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Macron mengunjungi sebuah rumah sakit di dekat Gaza dan bertemu dengan tenaga medis serta warga Palestina yang sakit dan terluka.

Baca juga: Israel Deportasi Dua Anggota Parlemen Inggris, Picu Kecaman London

Macron menyatakan bahwa perjalanannya bertujuan untuk memberikan tekanan pada Israel agar "membuka kembali titik perlintasan untuk pengiriman barang-barang kemanusiaan ke Gaza".

Di Kairo, Macron, el-Sisi, dan Raja Yordania Abdullah II menyerukan "segera kembali" ke gencatan senjata. Ketiga pemimpin bertemu untuk membahas perang dan upaya kemanusiaan untuk meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza.

Guterres mengakhiri pernyataannya dengan kembali menyerukan gencatan senjata permanen. Ia juga menekankan pentingnya akses kemanusiaan penuh di Gaza dan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

"Dengan ditutupnya titik penyeberangan ke Gaza dan blokade bantuan, keamanan menjadi kacau dan kapasitas kami untuk mengirim bantuan menjadi terbatas," pungkasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini