LBJ – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjelang Lebaran memicu kemarahan anggota Komisi IX DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Selasa (11/3), DPR menilai Sritex berupaya melepaskan tanggung jawabnya terhadap nasib ribuan pekerja yang terdampak dan justru membebankan permasalahan ini kepada pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengecam tindakan Sritex yang dinilai tidak memiliki empati terhadap pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi.

"Saya terus terang hari ini merasa sangat sedih sekali ketika saya melihat paparan dari Pak Menteri Tenaga Kerja. Di sini disampaikan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain itu akan terhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset. Itu lagu lama memang sudah seharusnya begitu. Tapi kurator memang seperti itu kelakuannya," ujar Irma, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Baca juga : Menhan Tegaskan RUU TNI Tak Akan Cabut Larangan Prajurit Berbisnis

Irma menyoroti pola PHK massal yang terus terjadi berulang menjelang hari raya tanpa adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukannya.

Menurutnya, pemerintah harus memasukkan aturan yang lebih jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Perusahaan juga seperti itu kelakuannya. Satu-dua bulan menjelang Lebaran selalu melakukan PHK. Nanti di Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru, ini harus masuk dalam klausul. Perusahaan yang melakukan tindakan amoral seperti ini harus ada punishment yang jelas," tegasnya.

Irma juga mengkritik tindakan Sritex yang memiliki 11 anak perusahaan tetapi tidak menggunakan dana dari unit bisnisnya untuk membayar hak-hak pekerja yang terdampak PHK.

Baca juga : Kapolres Ngada Ditangkap, Diduga Sewa Anak di Bawah Umur Lewat MiChat

"Dan saya mendengar dari kurator, bahkan ada anak perusahaan Sritex yang juga menagih utangnya kepada Sritex yang pailit ini. Artinya, Sritex ini nggak bertanggung jawab dengan pekerjanya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Ini kurang ajar," paparnya.

Desakan DPR untuk Sritex

Irma menegaskan bahwa Sritex harus segera melakukan realokasi anggaran dari anak-anak perusahaannya untuk membayar hak pekerja.

Ia juga meminta pemerintah untuk tidak membiarkan perusahaan lepas tangan dan menanggung semua beban dari PHK massal tersebut.

"Dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya! Jangan semua ditimpakan kepada pemerintah. Jangan mentang-mentang pemerintah mensupport sedemikian besar karena Sritex punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjam uang segitu besar, perusahaannya banyak, tapi nggak mau bayar uang THR," serunya.

Baca juga : Pramono Anung Larang ASN Jakarta Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Selain itu, ia meminta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk menekan pihak Sritex agar bertanggung jawab atas keputusan PHK massal yang diambil.

"Pak Wamen yang bolak-balik ke sana, tekan! Tekankan kepada perusahaan jangan merugikan pemerintah. Untungnya mereka makan, tapi ketika rugi, mereka serahkan semuanya kepada pemerintah. Ini nggak fair," ujarnya.

Menurut Irma, menunggu keputusan kurator bukanlah solusi yang adil bagi ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Ia menekankan bahwa perusahaan harus memiliki empati dan tanggung jawab moral untuk memenuhi hak-hak pekerja sebelum permasalahan semakin berlarut-larut.

"Bagi saya nggak masalah, tapi ada dong empati, ada dong tanggung jawab mereka. Jangan semuanya diserahkan kepada pemerintah, nunggu kurator. Ya kalau nunggu kurator, saya yakin pasti Lebaran lewat," katanya.

Pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam menangani kasus ini, agar tidak ada perusahaan lain melakukan hal yang sama di masa depan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini