LBJ - Anggota DPR RI Dede Yusuf mengkritik keras Arsin bin Sanip, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, terkait kepemilikan Jeep Rubicon yang kontroversial dan maraknya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di atas pagar laut. Kritik ini muncul dalam rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada 30 Januari 2025.

Dede mempertanyakan mengapa Desa Kohod memiliki jumlah sertifikat HGB paling banyak dibanding desa lainnya di wilayah tersebut.

"Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang tiga bidang itu ya," ujarnya dalam rapat yang disiarkan melalui YouTube TVR Parlemen, Kamis (30/1).

Menurut data yang diungkapkan, Desa Kohod mencakup 263 bidang tanah dengan total luas 390 hektare. Kondisi ini membuat Dede merasa aneh, terutama karena desa lainnya justru tidak mencatatkan bidang tanah sebanyak itu meski berada di wilayah yang sama.

Baca juga : Warga Kohod Bantah Klaim Kepala Desa Arsin Soal Lahan Pagar Laut

"Padahal kalau kita lihat perluasan PSN (Proyek Strategis Nasional) tadi malah tidak ada sama sekali," tambah mantan aktor tersebut.

Kepala Desa Kohod dan Rubicon

Tidak hanya mempertanyakan jumlah sertifikat tanah yang mencurigakan, Dede Yusuf juga mengungkapkan keheranannya atas kekayaan kepala desa yang dinilai tidak wajar.

"Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon, kami aja belum tentu kebeli," sindir Dede.

Ia menduga adanya praktik kerja sama yang tidak transparan antara pengusaha dan pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat tanah tersebut.

"Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan," tegas Dede.

Kritik ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait tata kelola lahan dan sertifikasi yang dianggap kurang transparan.

Baca juga : Nusron Wahid Cabut 50 Sertifikat Tanah Pagar Laut di Tangerang

Meski demikian, Dede mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN yang telah menindak oknum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dede Yusuf berharap pemerintah daerah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, kasus di Desa Kohod harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di wilayah lain.

"Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar ke mana-mana," pungkasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini