LBJ – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara menanggapi isu dugaan mark up dan kerugian dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan moda transportasi massal tersebut, termasuk Whoosh, didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemacetan parah yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Saat berbicara di kawasan Kota Barat, Solo, Jawa Tengah, pada Senin (27/10), Jokowi menjelaskan akar masalah utama yang melatarbelakangi proyek ini.

"Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah," kata Jokowi, merujuk pada kondisi lalu lintas di Jabodetabek dan Bandung.

Baca juga : Mahfud MD Siap Diperiksa KPK Soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Era Jokowi

Jokowi menaksir bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di Jabodetabek dan Kota Bandung sudah melampaui Rp100 triliun per tahun. Kerugian di Jakarta saja, sebutnya, bisa mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun.

Atas dasar kerugian masif tersebut, Jokowi menilai pembangunan moda transportasi seperti Kereta Cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan KRL adalah sebuah keharusan untuk mengurangi kerugian negara.

Ia menekankan filosofi dasar transportasi massal sebagai layanan publik, bukan semata-mata entitas pencari laba.

“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” tegasnya.

Baca juga : Jokowi Resmi Jadi Anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy 2025

Jokowi memandang bahwa keuntungan dari transportasi massal tidak hanya diukur dari laba finansial, melainkan dari manfaat sosial (social return on investment). Manfaat tersebut mencakup peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan emisi karbon, dan berkurangnya polusi.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi, sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian,” jelas Presiden. Ia mencontohkan subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk MRT yang mencapai miliaran rupiah per tahun.

Proyeksi Whoosh dan Isu Pembengkakan Anggaran

Mengenai prediksi kerugian Whoosh, Jokowi tidak menjawab lugas. Namun, ia optimis bahwa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) akan semakin positif. Ia mengungkapkan bahwa jumlah penumpang harian Whoosh kini telah mencapai 19.000, dengan total penumpang sampai saat ini mencapai 12 juta orang.

“Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik, naik, naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil," ujarnya.

Baca juga : Firdaus Oiwobo Pasang Badan untuk Jokowi dan Gibran, DJ Donny Balik Menantang

Menurut perkiraannya, EBITDA Whoosh sudah positif di tahun pertama operasi dan akan lebih turun lagi setelah enam tahun, bergantung pada perpindahan masyarakat dari transportasi pribadi ke massal.

Di sisi lain, proyek Whoosh saat ini menghadapi sorotan publik dan penegak hukum terkait isu pembengkakan nilai investasi. Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai US$7,2 miliar (sekitar Rp116,54 triliun), yang membengkak dari tawaran awal Tiongkok sebesar US$6,07 miliar.

Bahkan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, melalui unggahan videonya pada 14 Oktober 2025, menyinggung dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini