LBJ – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) akhirnya menanggapi sorotan publik setelah kritik artis Leony Vitria Hartanti terkait alokasi anggaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 menjadi viral. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan sudah diaudit dan dipublikasikan secara terbuka.

“LKPD itu memang diarahkan untuk di-upload di website pemerintah daerah setelah diperiksa BPK. Jadi bukan data mentah, melainkan data yang sudah diaudit. Tahun 2024 saja dokumennya setebal 520 halaman,” ujar Benyamin di rumah dinasnya, Selasa (23/9).

Benyamin Davnie menjelaskan, anggaran konsumsi rapat sebesar Rp60 miliar tidak hanya untuk rapat internal Pemkot Tangsel, tetapi juga tersebar di berbagai instansi.

Baca juga : Pajak Waris Rumah Dinilai Berat, Curhatan Leony Vitria Viral di Media Sosial

“Dana itu tidak ngumpul di satu dinas. Ada 6 TK Negeri, 157 SD, 24 SMP, 3 RSUD, dan 35 puskesmas. Termasuk makan minum pasien RSUD, kegiatan sosialisasi kesehatan, Musrenbang kelurahan sampai tingkat kota, hingga pembinaan guru dan Olimpiade Siswa Nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengadaan konsumsi rapat diarahkan untuk mendukung UMKM lokal agar uang perputarannya tetap berada di masyarakat.

“Uangnya berputar di masyarakat sendiri, jadi ada multiplier effect,” imbuhnya.

Selain anggaran konsumsi, Leony juga menyoroti belanja souvenir Rp20 miliar. Benyamin meluruskan bahwa angka tersebut sebenarnya mencapai Rp23 miliar dan digunakan untuk pelatihan serta penghargaan.

“Misalnya pelatihan barista, maka souvenir-nya berupa alat barista. Atlet berprestasi juga dapat penghargaan. Jadi bukan hadiah biasa,” tuturnya.

Baca juga : Mamang Osa Konten Kreator Viral Usai Tegur Mobil Pejabat Berplat Merah Pakai Strobo

Sementara itu, anggaran perjalanan dinas senilai Rp117 miliar mencakup transportasi ribuan peserta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kalau diprosentase, hanya 2,4 persen dari total belanja. Dan ini bukan hanya untuk wali kota atau pejabat, tapi juga transport masyarakat peserta kegiatan,” ungkap Benyamin.

Walau jadi polemik, Benyamin Davnie menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan Leony.

“Kami berterima kasih atas kritik dan perhatian masyarakat. Ini jadi masukan penting bagi kami. Tapi sekali lagi, semua belanja daerah ada dasar aturan dan diperiksa BPK,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa LKPD Tangsel setiap tahun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bukti transparansi.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini