LBJ – Tenggat waktu sebagian tuntutan rakyat dari aksi demonstrasi Agustus lalu jatuh pada hari ini, Jumat (5/9). Dari total 17 tuntutan jangka pendek yang ditujukan kepada pemerintah, DPR, dan partai politik, hanya sebagian yang sudah ditindaklanjuti.

Koalisi sipil sebelumnya menyusun tuntutan dalam dua kategori: jangka pendek dan jangka panjang. Tuntutan jangka pendek diberi deadline hingga 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang memiliki tenggat maksimal 31 Agustus 2026.

Beberapa poin mendesak sempat dipenuhi partai politik. Misalnya, NasDem dan PAN menonaktifkan kader yang memicu kemarahan publik, sementara PDIP menyampaikan permintaan maaf atas perilaku anggotanya.

Baca juga : Video Ferry Irwandi Viral Saat Bubarkan Massa Demo 28 Agustus 2025

PAN dan NasDem juga mengusulkan agar DPR menghentikan tunjangan dan gaji kader yang dinonaktifkan, dan usulan ini sedang diproses Kesetjenan DPR RI.

Namun, masih banyak poin penting yang belum dijalankan. Salah satunya pembebasan seluruh demonstran 25–31 Agustus yang masih ditahan polisi.

Tuntutan soal publikasi transparansi anggaran, pembentukan tim investigasi kematian Affan Kurniawan, hingga perintah agar TNI kembali ke barak juga masih menggantung.

“Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR; publikasi transparansi anggaran; dan tarik TNI dari pengamanan sipil,” tercantum dalam daftar tuntutan rakyat yang disampaikan koalisi sipil.

Selain 17 tuntutan jangka pendek, rakyat juga mengajukan 8 poin jangka panjang dengan deadline hingga 31 Agustus 2026. Poin itu mencakup reformasi DPR secara besar-besaran, reformasi partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga reformasi sektor kepolisian dan TNI.

Baca juga : Hari Ini DPR Gelar Rapat Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat Usai Demo 25-31 Agustus

Koalisi sipil juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan yang disebut harus ditinjau ulang antara lain proyek strategis nasional (PSN), UU Cipta Kerja, dan tata kelola Danantara.

Dengan masih banyaknya tuntutan yang belum ditindaklanjuti, gelombang aspirasi rakyat ini diperkirakan akan terus menjadi tekanan bagi pemerintah, DPR, dan partai politik hingga tahun depan.

Daftar Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat

17 tuntutan jangka pendek (deadline 5 September 2025):

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban demo 25–31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau beri sanksi kader partai politik yang tidak etis
7. Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam dialog dengan publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif aparat saat demo
11. Tangkap dan adili aparat yang lakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tidak ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Jangan memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak bagi buruh
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh soal upah murah dan outsourcing

8 tuntutan jangka panjang (deadline 31 Agustus 2026):

1. Reformasi DPR besar-besaran, audit internal, perketat syarat anggota
2. Reformasi partai politik, wajib publikasikan laporan keuangan
3. Reformasi sektor perpajakan yang adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. Pastikan TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan (PSN, UU Ciptaker, Danantara)***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini